Sabtu, 19 April 2014

KOALISI PARTAI ISLAM TAK KUNJUNG TERWUJUD, INI ALASANNYA

KOALISI PARTAI ISLAM TAK KUNJUNG TERWUJUD, INI ALASANNYA. Hasil sementara penghitungan suara pada pemilu legislatif pada 9 April 2014 yang lalu menunjukkan tidak satupun partai yang mutlak memenangi pemilu tersebut. PDIP yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dengan harapan dapat meningkatkan elektabilitas partai nyatanya mendapat perolehan suara jauh dari apa yang ditargetkan, yaitu hanya 19% dari 27-30% target. Partai berbasiskan Islam sendiri sebetulnya memiliki peluang untuk tampil dengan mengusung capresnya sendiri. Namun hiinga kini tak tampak gerakan yang mengarah ke hal tersebut. Mengapa demikian? Simak alasan-alasannya berikut ini.

Hasil perolehan suara pemilu legislatif 9 April 2014 pada saat ini sebagaimana dilaporkan di www.detik.com Cyrus-CSIS khususnya Partai Berbasiskan Islam adalah sebagai berikut :
1. 9.2% Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. 6.9% Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)
3. 7.5% Partai Amanat Nasional (PAN)
4. 6.7% Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5. 1.6% Partai Bulan Bintang (PBB)
Total 31.9%

Hasil tersebut menunjukkan apabila partai-partai berbasis ideologis tersebut dapat terwujud maka memiliki peluang yang cukup besar untuk maju dan bahkan memenangi pilpres 2014. Namun apa yang terjadi kebanyakan partai-partai tersebut justru bergerak sendiri-sendiri dan langkah-langkah yang bisa diamati hingga saat ini justru berkoalisi ke partai partai berbasis nasional. Dengan demikian maka partai-partai berbasiskan Islam terkesan hanya sebagai pelengkap saja padahal sebagai 'mayoritas' dari suara yang diperolehnya.

Tentu hal ini mengundang pertanyaan, mengapa partai-partai Islam tersebut belum mampu untuk membentuk sebuah koalisi yang dapat mengusungkan seorang capres untuk maju ke dalam pilpres 2014 ini. Menurut pengamatan sebagian kalangan bahwa sulitnya terwujud koalisi Islam itu karena tak memiliki bakat sebagai pemimpin seperti ditulisan Tempo berikut ini.

Namun menurut pengamatan dari berbagai survey menunjukkan problem mendasar tak mampunya membentuk koalisi partai Islam itu antara lain :

1. Tidak adanya sosok pemimpin yang bisa menyatukan partai-partai berbasiskan Islam

Kehadiran sosok pemimpin yang bisa mewadahi seluruh aliran-aliran dan partai-partai Islam di Indonesia sangat dibutuhkan untuk tidak hanya membentuk tapi juga merawat dan membina hubungan antar partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam.

2. Kurangnya rasa toleransi dan ukhuwah Islamiyah di kalangan aliran-aliran Islam.

Hal ini terlihat dari seringnya terjadi gesekan-gesekan antar aliran yang lebih disebabkan egoisme segolongan umat Islam ataupun fanatisme yang berlebihan

3. Masih adanya keinginan untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum di Indonesia

Keberagaman yang ada di Indonesia menuntut sebuah sistem hukum yang dapat dipahami dan diterima oleh semua golongan. Pancasila sebagai dasar negara sudah final pada tahun 1945 sehingga saat ini bukan lagi fokus dan menghabiskan energi dalam mempersoalkan ideologi negara tapi bagaimana memerangi korupsi, menurunkan harga barang serta pembangunan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan rakyat dan tampil sejajar di hadapan dunia internasional sebagai negara yang kuat dan bersatu.

4. Masih belum menyatunya visi tentang bernegara dan beragama

Partai-Partai Islam harus dapat menyatukan visi yang sama tentang konsep bernegara namun tetap menghormati perbedaan dalam beragama. Jika hal ini dapat diberikan pemahaman kepada akar rumput maka koalisi partai Islam akan didukung oleh akar rumput dan bahkan dapat meraih simpati rakyat pada umumnya.

Demikian ulasan tentang Koalisi Partai Islam di Indonesia semoga bermanfaat. Apakah koalisi akan Islam terbentuk pada pilpres 2014 ini? Sebagian memperkirakan jika mampu terbentuk Koalisi partai Islam di Indonesia maka beberapa calon presiden berikut ini dinilai pantas untuk diusung seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Mari sama-sama kita lihat bagaimana arah pergerakan politik Indonesia kedepannya.


Kamis, 27 Maret 2014

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH. Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi, yaitu 9 April 2014. Apakah anda sudah terdaftar di daftar pemilih di daerah anda. Jika sudah, apakah anda sudah menentukan partai atau calon legislatif yang akan anda pilih? Bingung ya? Sama. Tak sedikit pemilih yang masih bingung atau belum tau ingin mencoblos siapa? Hal ini tak dapat dipungkiri karena memang kurangnya sosialisasi caleg kepada masyarakat atau karena kurang proaktifnya masyarakat dalam menentukan calon wakilnya.
Disisi lain, para calon legislatif berlomba-lomba me-'mamer'-kan dirinya di hadapan publik di masa kampanye. Beberapa aksi cenderung dinilai lebay oleh masyarakat seperti beraksi turun ke masyarakat yang berlebihan.
Namun demikian masyarakat dewasa ini lebih cerdas dan sadar akan berpolitik. Pada dasarnya masyarakat berpikir sederhana terhadap calon yang dianggapnya pantas menjadi wakilnya di pemerintahan atau pun legislatif.
Adapun ciri-ciri calon legislatif yang layak untuk dipilih antara lain :
1. Jujur, transparan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat di sekitarnya.
2. Aktif dan aspiratif serta mampu menunjukkan profesionalitasnya sebagai calon legislatif
3. Memberikan peranan dalam lingkungan tempat tinggalnya
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik secara objektif
5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dapat dipercaya dan mampu memegang amanah yang diberikan serta mementingkan kepentingan masyarakat umum daripada golongan tertentu
6. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif ditengah masyarakat
Hal ini dikarenakan pada dasarnya calon legislatif itu merupakan pemimpin yang lahir dari masyarakat yang seyogyanya diusung oleh masyarakat. Sosok yang layak dipilih itu umumnya tidak tumbuh dalam sebulan dua bulan melainkan telah melewati ujian dan ditempa oleh waktu.
Jadi mari kita gunakan hak suara kita dan pilihlah calon legislatif yang bisa memegang amanah yang diberikan, profesional dan memiliki modal yang cukup untuk maju sebagai caleg. Selamat memilih.

Jumat, 14 Maret 2014

INI ALASAN MENGAPA PDIP CAPRESKAN JOKOWI

Pencapresan Jokowi oleh PDIP yang resmi dideklarasikan pada tanggal 14 Maret 2014 yang baru lalu dinilai merupakan langkah maju dari parpol tersebut. Banyak kalangan sudah  memprediksi hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengamat politik. Namun tahukah anda apa sebenarnya alasan fundamental dibalik dicapreskannya Jokowi pada pilpres 2014?  Simak berikut ulasan dari hasil pengamatan Tim OPI (Obrolan Politik Indonesia).
PDIP sebagai parpol yang dikenal  merupakan partai di barisan oposisi tentu punya alasan tersendiri mengapa kemudian Jokowi yang baru saja menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta akhirnya resmi dicapreskan.
Pendeklarasian Jokowi sebagai capres dari PDIP justru dilakukan beberapa minggu sebelum pileg 9 April 2014 berlangsung.
Dengan dicapreskannya Jokowi pada pilpres 2014 tentu tak luput dari harapan mendapatkan efek positif bagi PDIP sebagaimana diamati oleh beberapa pengamat politik antara lain :
1. Meraih suara yang dominan pada pileg 9 April 2014
2. Dengan suara yang dominan maka peluang politisi PDIP duduk di pemerintahan semakin besar bahkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
3. Menunjukkan kepada publik bahwa elit politik PDIP tetap komit dalam menjaga kesoliditasan partai
4. Peranan Mega sebagai ketum parpol yang berhasil melanggengkan kharismatik Soekarno dengan legowo menunjuk Jokowi sebagai capres PDIP di luar garis keturunan.
Tampilnya Jokowi sebagai sosok yang kontras di tengah-tengah absennya tokoh politik yang bisa mewakili aspirasi rakyat, mau bekerja keras, berani menegakkan hukum dan memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat.

Selasa, 08 Oktober 2013

AKIL MOCHTAR DAN SAPU KOTOR

AKIL MOCHTAR DAN SAPU KOTOR. Episode korupsi di Indonesia masih belum berakhir nampaknya.  Peristiwa tertangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, bulan ini membawa episode korupsi di Indonesia masih menawarkan cerita bersambung seolah tiada henti.
Mahkamah Konstitusi (MK) dibawah komando Akil Mochtar ternyata harus menerima kenyataan pahit dengan hilangnya sebagian kepercayaan rakyat yerhadap institusi hukum.  Ulah Akil Muchtar yang diduga telah mencoreng institusi hukum paling bergengsi di tanah air itu merupakan langkah mundur penegakan supremasi hukum .
KPK menangkap tangan Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar
Ketua KPK Abraham mengatakan lembaganya secara resmi menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah. 
KPK melakukan ekspose dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan korupsi pada pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kedua, kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten. Akil terkena di dua kasus tersebut.
Usaha KPK menangkap pelaku koruptor di tubuh MK bak membuang sapu kotor. Seyogyanya sapu yang digunakan untuk bersih-bersih adalah sapu yang bersih dan bukan sapu kotor.
Menurut Mahfud MD mantan Ketua MK kekhawatirannya kalau kasua serupa ini akan terjadi kini telah terjadi. Menurutnya kondisi seperti itu rentan terjadi karena pemilihan ketua MK belum betul-betul murni objektif oleh pihak independen yang profesional.  Oleh karenanya, pemilihan ketua MK sarat dengan lelang politik.
Sumber : Tempo, Kompas

Senin, 09 September 2013

PENGENDARA DI BAWAH UMUR, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

obrolan+politik+Indonesia+kendaraan
Pengendara di bawah umur menjadi sorot topik diskusi akhir-akhir ini setelah peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa anak musisi kondang Ahmad Dhani Si Dul. Si Dul yang masih berusia 13 tahun berkeliaran di tengah malam dengan Mistubishi Lancer dan mengalami kecelakaan maut yang menewaskan 6 orang dan 9 orang luka-luka.

Pengendara di bawah umur tentu saja belum memiliki SIM. Akibat kejadian tersebut Abdul Qodir Jaelani ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun atau 3 tahun karena melanggar pasal 310 UU No 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Letak fokus permasalahan dalam hal ini adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Bagi seorang Ahmad Dhani membayar 100-200 juta per jiwa korban bukan hal yang sulit. Namun hal itu justru membawa kondisi kesewenangan hedonisme dalam menerapkan pola pengasuhan anak yang taat azas.

Secara umum pengendara di bawah umur bisa dilihat di kota-kota besar dimana orang tua 'membiarkan' anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Kondisi ini bisa terjadi karena sekolah yang tidak menyiapkan transportasi bus sekolah yang memadai atau tidak siapnya infrastruktur dan sarana moda transportasi bagi anak-anak sekolah. Atau bahkan pengadaan sekolah dalam satu kawasan belum sepenuhnya mampu menampung siswa yang memadai. Pengaturan sekolah-sekolah ini memunculkan pertanyaan berikutnya.
  
Kalaupun ada transportasi umum maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa baikkah keamanannya. Beberapa kasus yang terjadi di angkutan umum tentu saja sangat membuat para orangtua harus lebih hati-hati lagi terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Oleh karena itu semua pihak memiliki andil dan peranannya masing-masing. Namun orang tua sebagai pihak yang memiliki andil terbesar terhadap anak-anaknya harus lebih cermat dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Sementara itu pemerintah dan negara memiliki andil dalam menciptakan iklim dan kondisi serta regulasi yang mendukung pengembangan generasi penerus bangsa.


Sabtu, 27 Juli 2013

JOKOWI NYAPRES? LEGOWOKAH IBU?

JOKOWI NYAPRES? Sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini masih sangat langka. Ditengah-tengah kelangkaan itu agaknya Jokowi terasa menonjol dibandingkan beberapa tokoh politik lainnya. Popularitasnya pasca lemenangannya di pilkada DKI telah memunculkan opini di masyarakat. Beberapa survey menunjukkan elektabilitas Jokowi apakah Jokowi akan nyapres? Banyak yang bertanya-tanya.

Namun Jokowi terlihat masih urung untuk mencalonkan siri untuk ikut dalam pilpres.
Hal senada juga 'dilagukan' oleh Dahlan Iskan. Desas-desus dialektika obrolan politik pinggir jalan mempredikai pasangan Dahlan dan Jokowi sebagai kandidat dalam pilpres 2014.
Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitasnya pada saat ini masih dinilai baik. Namun mampukah Jokowi untuk terua mempertahankan 'prestasinya' tersebut?

Elektabilitas dan popularitas dapar pupus dengan berjalannya waktu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kredibilitas di mata publik. Kebijakan kebijakan yang dianggap tidak produktif bisa saja menyebabkan turunnya elektabilitas elit politik di mata publik.

Meskipun Jokowi memiliki elektabilitas cukup baik di saat jni, namun peranan partai politik masih kentara dalam politik di Indonesia.  Oleh karenanya, disamping elektabilitas maka elite politik juga memerlukan dukungan penuh partai politik.

Dalam hal Jokowi yang masih sebagai fungsionaris PDIP tentunya tak terlepas pula dari' Restu Ibu' jika ingin nyapres di 2014. Kematangan berpolitik akan terlihat dari bagaimana Megawati Soekarnoputri sebagai ketum dan juga selalu ikut pilpres setiap ada kesempatan bisa mengatasi rendahnya elektabilitas nya dibanding Jokowi. Legowonya Ibu masih belum terlihat. Apalagi analogi ketika SBY memenangkan pemilu, pelajaran yang diperoleh masyarakat menunjukkan ibu masih belum legowo. Benarkah demikian? Drama dunia politik di Indonesia tak akan pernah berakhir.

Kamis, 25 Juli 2013

KETIKA HUKUM TAK BISA TEGAK DI BUMI PERTIWI

Ketika Hukum Tak Bisa Tegak di Bumi Pertiwi
Publik baru-baru ini kembali diberikan tontonan tak sedap ketika di bulan yang katanya penuh berkah ini, disuguhkan oleh adegan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merupakan buah dari ketidak tegasan pemerintah sendiri yang telah terjadi sekian lama. Apalagi jika bukan kasus anarkisme Front Pembela Islam(FPI).

Pembiaran Ketidak Adilan
FPI yang selama ini terkenal sebagai kelompok Islam aliran keras telah melakukan gerakan-gerakannya seperti sweeping dan penertiban lingkungan dengan caranya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Kadang dalam melakukan tindakannya, dengan didukung oleh puluhan atau ratusan anggotanya, mereka menggunakan kekerasan dalam memerangi "hal yang tidak benar" menurut kaca mata pandang mereka. Katakanlah pengrusakan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi, penjual minuman keras, dan lain-lain kerap menjadi sasaran dari FPI.

Dengan aksi-aksi yang dilakukan seperti main hakim sendiri dan tidak adanya tuntutan hukum terhadap aksi anarkisme mereka, terlihat bila pemerintah seperti melakukan pembiaran atas aksi-aksi yang mereka lakukan. Akhirnya mau tidak mau aksi dari FPI akan menimbulkan resistansi yang seimbang atas tindakan yang mereka lakukan. Publik menjadi resah dan FPI mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang moderat.

Pemerintah sendiri yang diwakili oleh polisi terkesan tidak mampu untuk menegakkan keadilan dan hukum. Tempat-tempat prostitusi dan penjual minuman keras terlihat bebas melakukan aktifitasnya. Polisi sendiri terlihat seperti kurang tanggap dan publik menilai aparat melakukan tebang pilih terhadap suatu keadaan. Ketidak tegasan dari aparatur negara inilah yang akhirnya membuat sekelompok masyarakat gerah sehinggan muncullah fenomena FPI ini. Publik pun kembali heran dengan leluasanya FPI melakukan tindakannya secara anarkis.
FPI Mendapat Dukungan Dari Pemerintah?
Dan keheranan masyarakat ini terjawab ketika sebuah bocoran rahasia mengemuka disitus wikileaks, sebuah situs yang kerap memunculkan dokumen-dokumen rahasia suatu negara kepada publik. Dalam dokumen yang direlease tahun 2011 tersebut dikatakan bila FPI - menurut seorang agen BIN yang bernama Yahya - mendapatkan dukungan dana dari kepala BIN waktu itu yaitu Jenderal Sutanto. Hal itu dikatakan Yahya kepada duta besar Amerika pada waktu itu. Juga dalam dokumen tersebut diketahui bila FPI dekat dengan mantan pejabat tinggi polisi Jenderal Nugroho Djayusman.

Menurut dokumen tersebut, FPI digunakan sebagai tool atau alat oleh kepolisian untuk melakukan intimidasi dan gerakan-gerakan kekerasan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penertiban tehadap suatu masalah. Hal itu perlu dilakukan mengingat kepolisian tidak bisa melakukan aksi intimidasi tersebut yang bila dilakukan akan menyerempet dengan pelanggaran HAM.
Hal ini dintentang dengan keras oleh jubir FPI yaitu Munarman yang menyatakan bila wikileaks hanyalah agen Amerika. Dia pun mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut mengingat wikileaks sama sekali tidak pernah membocorkan dokumen-dokumen dari Israel. Meskipun mendapatkan sanggahan, dokumen yang bocor ini seolah menjadi benang merah mengapa FPI leluasa melakukan tindakan anarkisnya hingga saat ini.

Buah Simalakama
Namun aksi sepihak dari FPI ini akhirnya mencapai puncaknya ketika mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Aksi sepihak FPI mendapatkan resistansi di masyarakat ketika mereka melakukan sweeping di lokalisasi di daerah Kendal. Seorang ibu tewas tertabrak oleh mobil anggota FPI dan mobil itu akhirnya hancur dibakar massa. Puluhan anggota FPI tersudut dan berlindung di dalam masjid Kendal yang dikepung oleh ribuan masyarakat yang marah atas aksi sepihak FPI. Beruntung polisi bisa meredam dan bisa mengungsikan anggota FPI tersebut ketempat yang aman sehingga bentrokan bisa dihindarkan.

Dengan kejadian terakhir ini membuat isu ini kembali memanas. Presiden SBY yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation sebagai pemimpin yang berhasil menjaga tolerensai beragama di negeri ini mau tidak mau turun tangan untuk meredam. Dalam pernyataan di situs sosial Facebook, SBY menyayangkan tindakan anarkis FPI dan menghimbau agar FPI mencontoh syiar lembut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. SBY menyatakan bila mahin hakim sendiri atas nama agama itu memalukan Islam.

Namun FPI malah berang, dengan berani pimpinan FPI Habib Riziq membantah dengan pedas bila apa yang terjadi di Kendal adalah bentrok antara FPI dengan preman-preman yang ada di wilayah tersebut. Banyak anggota FPI yang katanya tidak membawa alat terluka oleh sabetan senjata tajam "preman" tersebut, meskipun dari fakta yang ada terlihat "preman" tersebut berjumlah ribuan orang. FPI pun dengan berani mencemooh kepala negara yaitu presiden sebagai pecundang!

Pemerintah pun sulit untuk melakukan tindakan meskipun UU ormas telah ada. Bila pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI, beberapa pengamat menilai justru tindakan tersebut malah akan membuat militansi kelompok pendukung FPI semakin meningkat. Pembiaran yang dilakukan sekian lama oleh pemerintah akhirnya berbuah dengan semakin mengakarnya dukungan FPI di berbagai daerah. Melakukan pembubaran terhadap FPI memerlukan ketegasan dan keberanian yang tidak dimiliki oleh SBY.

Belum lagi dengan konstelasi politik yang mendekati pileg dan pilpres 2014, pemerintah akan berusaha hati-hati mengeluarkan kebijakan yang tidak populer demi tentunya kepentingan politik di tahun 2014. Dengan pendukung FPI yang mulai banyak di akar rumput, bila tindakan pembubaran dilakukan oleh pemerintah bisa menyebabkan konflik horizontal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi saat ini menjadi buah simalakama dan membuat posisi pemerintah serba salah.

Tidak akan ada Perubahan Signifikan
Dengan melihat track record dari pemerintah terutama rekam jejak SBY sendiri, masyarakat menilai bila apa yang terjadi sekarang lambat laun akan tenggelam dengan sendirinya dalam carut marut opera politik di negeri ini. Ketidak konsistenan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memberantas penyakit di masyarakat akan selalu menimbulkan tindakan sepihak dari sebagian anggota masyarakat yang geram dengan kondisi yang ada. Keadaan ini seperti lingkaran setan yang sulit untuk berubah kecuali ada tindakan yang tegas dan berbeda dari pemegang tampuk pimpinan negeri ini.

Bila pemerintah masih saja plin-plan dan galaw dalam mengarahkan negeri ini, bila anggota legislatif masih saja sibuk terjebak dalam dialektika politik yang tak berkesudahan di gedung rakyat sana hanya untuk mementingkan kelompoknya sendiri, bila para pejabat masih bebas melakukan korupsi, bila aparatur penegak hukum masih tebang pilih terhadap pelaku-pelaku ketidak adilan, jangan harapkan adanya perubahan di negeri ini. Perlu sebuah tindakan radikal yang tentunya banyak memakan korban untuk melakukan perbaikan di negeri yang telah rusak disegala sendi ini. Kapan hal itu bisa dilakukan? Masyarakat hanya bisa berharap sambil terus berusaha mencari sesuap nasi.(nm)