PENGENDARA DI BAWAH UMUR, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Pengendara di bawah umur menjadi sorot topik diskusi akhir-akhir ini setelah peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa anak musisi kondang Ahmad Dhani Si Dul. Si Dul yang masih berusia 13 tahun berkeliaran di tengah malam dengan Mistubishi Lancer dan mengalami kecelakaan maut yang menewaskan 6 orang dan 9 orang luka-luka.

Pengendara di bawah umur tentu saja belum memiliki SIM. Akibat kejadian tersebut Abdul Qodir Jaelani ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun atau 3 tahun karena melanggar pasal 310 UU No 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Letak fokus permasalahan dalam hal ini adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Bagi seorang Ahmad Dhani membayar 100-200 juta per jiwa korban bukan hal yang sulit. Namun hal itu justru membawa kondisi kesewenangan hedonisme dalam menerapkan pola pengasuhan anak yang taat azas.

Secara umum pengendara di bawah umur bisa dilihat di kota-kota besar dimana orang tua 'membiarkan' anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Kondisi ini bisa terjadi karena sekolah yang tidak menyiapkan transportasi bus sekolah yang memadai atau tidak siapnya infrastruktur dan sarana moda transportasi bagi anak-anak sekolah. Atau bahkan pengadaan sekolah dalam satu kawasan belum sepenuhnya mampu menampung siswa yang memadai. Pengaturan sekolah-sekolah ini memunculkan pertanyaan berikutnya.

  

Kalaupun ada transportasi umum maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa baikkah keamanannya. Beberapa kasus yang terjadi di angkutan umum tentu saja sangat membuat para orangtua harus lebih hati-hati lagi terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Oleh karena itu semua pihak memiliki andil dan peranannya masing-masing. Namun orang tua sebagai pihak yang memiliki andil terbesar terhadap anak-anaknya harus lebih cermat dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Sementara itu pemerintah dan negara memiliki andil dalam menciptakan iklim dan kondisi serta regulasi yang mendukung pengembangan generasi penerus bangsa.

Read More

JOKOWI NYAPRES? LEGOWOKAH IBU?

JOKOWI NYAPRES? Sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini masih sangat langka. Ditengah-tengah kelangkaan itu agaknya Jokowi terasa menonjol dibandingkan beberapa tokoh politik lainnya. Popularitasnya pasca kemenangannya di pilkada DKI telah memunculkan opini di masyarakat. Beberapa survey menunjukkan elektabilitas Jokowi cukup signifikan. Namun apakah Jokowi akan nyapres? Banyak yang bertanya-tanya.

Namun Jokowi terlihat masih urung untuk mencalonkan siri untuk ikut dalam pilpres. Hal senada juga 'dilagukan' oleh Dahlan Iskan. Desas-desus dialektika obrolan politik pinggir jalan mempredikai pasangan Dahlan dan Jokowi sebagai kandidat dalam pilpres 2014. Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitasnya pada saat ini masih dinilai baik. Namun mampukah Jokowi untuk terua mempertahankan 'prestasinya' tersebut?

Elektabilitas dan popularitas dapat pupus dengan berjalannya waktu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kredibilitas di mata publik. Kebijakan kebijakan yang dianggap tidak produktif dan tidak memihak rakyat bisa saja menyebabkan turunnya elektabilitas elit politik di mata publik.

Meskipun Jokowi memiliki elektabilitas cukup baik di saat jni, namun peranan partai politik masih kentara dalam politik di Indonesia.  Oleh karenanya, disamping elektabilitas maka elite politik juga memerlukan dukungan penuh partai politik.

Dalam hal Jokowi yang masih sebagai fungsionaris PDIP tentunya tak terlepas pula dari 'Restu Ibu' jika ingin nyapres di 2014. Kematangan berpolitik akan terlihat dari bagaimana Megawati Soekarnoputri sebagai ketum dan juga selalu ikut pilpres setiap ada kesempatan bisa mengatasi rendahnya elektabilitas nya dibanding Jokowi. Legowonya Ibu masih belum terlihat. Apalagi analogi ketika SBY memenangkan pemilu, pelajaran yang diperoleh masyarakat menunjukkan ibu masih belum legowo. Benarkah demikian? Drama dunia politik di Indonesia tak akan pernah berakhir.

Read More

KETIKA HUKUM TAK BISA TEGAK DI BUMI PERTIWI

Ketika Hukum Tak Bisa Tegak di Bumi Pertiwi
Publik baru-baru ini kembali diberikan tontonan tak sedap ketika di bulan yang katanya penuh berkah ini, disuguhkan oleh adegan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merupakan buah dari ketidak tegasan pemerintah sendiri yang telah terjadi sekian lama. Apalagi jika bukan kasus anarkisme Front Pembela Islam(FPI).

Pembiaran Ketidak Adilan

FPI yang selama ini terkenal sebagai kelompok Islam aliran keras telah melakukan gerakan-gerakannya seperti sweeping dan penertiban lingkungan dengan caranya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Kadang dalam melakukan tindakannya, dengan didukung oleh puluhan atau ratusan anggotanya, mereka menggunakan kekerasan dalam memerangi "hal yang tidak benar" menurut kaca mata pandang mereka. Katakanlah pengrusakan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi, penjual minuman keras, dan lain-lain kerap menjadi sasaran dari FPI.

Dengan aksi-aksi yang dilakukan seperti main hakim sendiri dan tidak adanya tuntutan hukum terhadap aksi anarkisme mereka, terlihat bila pemerintah seperti melakukan pembiaran atas aksi-aksi yang mereka lakukan. Akhirnya mau tidak mau aksi dari FPI akan menimbulkan resistansi yang seimbang atas tindakan yang mereka lakukan. Publik menjadi resah dan FPI mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang moderat.

Pemerintah sendiri yang diwakili oleh polisi terkesan tidak mampu untuk menegakkan keadilan dan hukum. Tempat-tempat prostitusi dan penjual minuman keras terlihat bebas melakukan aktifitasnya. Polisi sendiri terlihat seperti kurang tanggap dan publik menilai aparat melakukan tebang pilih terhadap suatu keadaan. Ketidak tegasan dari aparatur negara inilah yang akhirnya membuat sekelompok masyarakat gerah sehinggan muncullah fenomena FPI ini. Publik pun kembali heran dengan leluasanya FPI melakukan tindakannya secara anarkis.

FPI Mendapat Dukungan Dari Pemerintah?

Dan keheranan masyarakat ini terjawab ketika sebuah bocoran rahasia mengemuka disitus wikileaks, sebuah situs yang kerap memunculkan dokumen-dokumen rahasia suatu negara kepada publik. Dalam dokumen yang direlease tahun 2011 tersebut dikatakan bila FPI - menurut seorang agen BIN yang bernama Yahya - mendapatkan dukungan dana dari kepala BIN waktu itu yaitu Jenderal Sutanto. Hal itu dikatakan Yahya kepada duta besar Amerika pada waktu itu. Juga dalam dokumen tersebut diketahui bila FPI dekat dengan mantan pejabat tinggi polisi Jenderal Nugroho Djayusman.

Menurut dokumen tersebut, FPI digunakan sebagai tool atau alat oleh kepolisian untuk melakukan intimidasi dan gerakan-gerakan kekerasan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penertiban tehadap suatu masalah. Hal itu perlu dilakukan mengingat kepolisian tidak bisa melakukan aksi intimidasi tersebut yang bila dilakukan akan menyerempet dengan pelanggaran HAM.
Hal ini dintentang dengan keras oleh jubir FPI yaitu Munarman yang menyatakan bila wikileaks hanyalah agen Amerika. Dia pun mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut mengingat wikileaks sama sekali tidak pernah membocorkan dokumen-dokumen dari Israel. Meskipun mendapatkan sanggahan, dokumen yang bocor ini seolah menjadi benang merah mengapa FPI leluasa melakukan tindakan anarkisnya hingga saat ini.

Buah Simalakama

Namun aksi sepihak dari FPI ini akhirnya mencapai puncaknya ketika mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Aksi sepihak FPI mendapatkan resistansi di masyarakat ketika mereka melakukan sweeping di lokalisasi di daerah Kendal. Seorang ibu tewas tertabrak oleh mobil anggota FPI dan mobil itu akhirnya hancur dibakar massa. Puluhan anggota FPI tersudut dan berlindung di dalam masjid Kendal yang dikepung oleh ribuan masyarakat yang marah atas aksi sepihak FPI. Beruntung polisi bisa meredam dan bisa mengungsikan anggota FPI tersebut ketempat yang aman sehingga bentrokan bisa dihindarkan.

Dengan kejadian terakhir ini membuat isu ini kembali memanas. Presiden SBY yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation sebagai pemimpin yang berhasil menjaga tolerensai beragama di negeri ini mau tidak mau turun tangan untuk meredam. Dalam pernyataan di situs sosial Facebook, SBY menyayangkan tindakan anarkis FPI dan menghimbau agar FPI mencontoh syiar lembut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. SBY menyatakan bila mahin hakim sendiri atas nama agama itu memalukan Islam.

Namun FPI malah berang, dengan berani pimpinan FPI Habib Riziq membantah dengan pedas bila apa yang terjadi di Kendal adalah bentrok antara FPI dengan preman-preman yang ada di wilayah tersebut. Banyak anggota FPI yang katanya tidak membawa alat terluka oleh sabetan senjata tajam "preman" tersebut, meskipun dari fakta yang ada terlihat "preman" tersebut berjumlah ribuan orang. FPI pun dengan berani mencemooh kepala negara yaitu presiden sebagai pecundang!

Pemerintah pun sulit untuk melakukan tindakan meskipun UU ormas telah ada. Bila pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI, beberapa pengamat menilai justru tindakan tersebut malah akan membuat militansi kelompok pendukung FPI semakin meningkat. Pembiaran yang dilakukan sekian lama oleh pemerintah akhirnya berbuah dengan semakin mengakarnya dukungan FPI di berbagai daerah. Melakukan pembubaran terhadap FPI memerlukan ketegasan dan keberanian yang tidak dimiliki oleh SBY.

Belum lagi dengan konstelasi politik yang mendekati pileg dan pilpres 2014, pemerintah akan berusaha hati-hati mengeluarkan kebijakan yang tidak populer demi tentunya kepentingan politik di tahun 2014. Dengan pendukung FPI yang mulai banyak di akar rumput, bila tindakan pembubaran dilakukan oleh pemerintah bisa menyebabkan konflik horizontal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi saat ini menjadi buah simalakama dan membuat posisi pemerintah serba salah.

Tidak akan ada Perubahan Signifikan

Dengan melihat track record dari pemerintah terutama rekam jejak SBY sendiri, masyarakat menilai bila apa yang terjadi sekarang lambat laun akan tenggelam dengan sendirinya dalam carut marut opera politik di negeri ini. Ketidak konsistenan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memberantas penyakit di masyarakat akan selalu menimbulkan tindakan sepihak dari sebagian anggota masyarakat yang geram dengan kondisi yang ada. Keadaan ini seperti lingkaran setan yang sulit untuk berubah kecuali ada tindakan yang tegas dan berbeda dari pemegang tampuk pimpinan negeri ini.

Bila pemerintah masih saja plin-plan dan galaw dalam mengarahkan negeri ini, bila anggota legislatif masih saja sibuk terjebak dalam dialektika politik yang tak berkesudahan di gedung rakyat sana hanya untuk mementingkan kelompoknya sendiri, bila para pejabat masih bebas melakukan korupsi, bila aparatur penegak hukum masih tebang pilih terhadap pelaku-pelaku ketidak adilan, jangan harapkan adanya perubahan di negeri ini. Perlu sebuah tindakan radikal yang tentunya banyak memakan korban untuk melakukan perbaikan di negeri yang telah rusak disegala sendi ini. Kapan hal itu bisa dilakukan? Masyarakat hanya bisa berharap sambil terus berusaha mencari sesuap nasi.(nm)

Read More

DPR, LEMBAGA PALING BANYAK 'DISALAHKAN'?

Survei Transparasi International 2013 menyebutkan kepolisian Indonesia adalah lembaga terkorup di Asia Tenggara. Namun Wakil Ketua DPR Pramono Anung justru berpendapat bila dari semua lembaga di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga yang paling sering disalahkan masyarakat ketika hal negatif terjadi, meskipun lembaga-lembaga atau instansi lainnya mempunyai hal yang lebih negatif. Dan menurutnya, media massa sangat berperan dalam membangun persepsi masyarakat. Obrolan dan opini masyarakat yang terbentuk tentu berdampak pada situasi sosial politik di Indonesia.

"Misalnya contoh kasus korupsi yang melibatkan pemerintah, swasta dan DPR, pasti DPR pihak yang paling disalahkan dan terus-terusan diberitakan," demikan menurutnya yang disampaikan di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Juga menurut Pramono, masyarakat banyak mengarahkan tudingan negatif lebih kerap kepada DPR sebagai gambaran bila ketidak percayaan masyarakat kepada partai politik yang sudah sangat tinggi.  "Media menurut saya juga membantu (membentuk persepsi itu), karena berita baik tentang DPR tidak menarik," demikian katanya menambahkan.

Dalam era demokrasi seperti saat ini, media sosial seperti Facebook, Twitter dll sangat berperan penting. Media massa dan publik menjadi pengontrol utama atas suatu isu. Akhirnya bila ada satu saja anggota DPR tertidur ketika rapat akan menjadi berita yang bertubi-tubi dan mengundang minat masyarakat dengan cepat.

Bahkan menurut Pramono, media massa dan publik telah menjadi kekuatan yang dominan yang dapat menentukan banyak hal. "Siapa yang menjadi referen publik saat ini, dia mau dijadikan anggota DPR, Menteri, maupun Presiden dan Wakil Presiden, publik dan media lah yang menentukan," ujar dia. 

Apa yang disampaikan oleh Pramono Anung memang ada benarnya, hal ini terjadi juga dengan apa yang terjadi pada Jokowi dimana pemberitaan media yang bertubi-tubi membuat sosok Jokowi melejit dengan cepat. Dan ketika terjadi peseteruan dengan DPRD, kembali DPRD yang memang paling banyak disalahkan oleh masyarakat.

Bagaimana tidak, image DPR memang saat ini dalam titik nadir. Banyaknya anggota yang bolos ketika rapat, anggota DPR yang tidur ketika rapat, terlalu banyaknya wacana dan lips service yang disampaikan, perjalanan ke luar negeri yang dilakukan oleh DPR, dan banyak lagi hal lainnya semakin panjang menambah daftar kejelekan dari DPR di mata masyarakat. Sebagai lembaga legislatif di negeri ini, DPR dinilai gagal oleh masyarakat dalam memperjuangkan dan mewakili kepentingan Rakyat yang semestinya.

Dengan banyaknya hal-hal negatif yang dipertontonkan oleh anggota DPR, dengan dibantu oleh media massa di era informasi ini, semua berita dengan sangat cepat menyebar dan bisa sampai ke berbagai lapisan masyarakat dengan mudah. Dan akhirnya memang, masyarakat akhirnya bisa melihat dengan jelas bagaimana wakil-wakil rakyat mereka berprilaku di gedung rakyat dan masyarakat pula yang akhirnya membentuk image DPR sebagai lembaga paling bermasalah di negeri ini.

Namun dari realita yang ada, sebenarnya masyarakat tidak hanya mempunyai pandangan negatif terhadap DPR saja tapi hampir pada semua level instansi di negeri ini mendapatkan penilaian yang negatif. Polisi, kehakiman, pemda sampai ke level pemerintahan yang paling rendah yaitu tingkat RT, sepertinya saat ini sudah tidak ada lagi yang selamat dari kerusakan yang masif. Pendapat Pramono Anung di atas seolah-olah hanya memberikan bensin kepada api yang sudah menyala, pernyataan tersebut hanya seperti rajukan anak kecil yang merengek minta belas kasihan dari orang lain dengan menjadikan diri seolah menjadi korban. Lagi-lagi, apapun yang DPR lakukan selalu negatif bukan? haha(nm)

Sumber: Berbagai sumber

Read More

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA - Jakarta akhir-akhir ini diguyur hujan dan air terlihat menggenang dimana-mana. Balai kota pun tak ketinggalan mendapatkan hujan yang deras, namun tidak hanya air hujan yang menerpa, tapi juga hujan kritik dan tekanan.

Setidaknya itu yang terlihat dalam beberapa hari belakangan ini, diperkirakan berita-berita miring yang terus bermunculan ada korelasi dengan konstelasi politik yang terus meningkat menuju perhelatan akbar di tahun 2014 yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Dari sejak awal Jokowi-Ahok memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di DKI, publik sudah diberikan tontonan politik yang alot dimana pemprov DKI terlihat mempunyai hubungan yang amat mesra dengan DPRD. Beberapa nama beken muncul dan masyarakat menjadi melek terhadap nama-nama para pejabat pemprov maupun para pejabat DPRD yang selama ini masyarakat masa bodoh. Tarik ulur pengesahan anggaran, penerapan KJP dan KJS, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan pemprov DKI yang terlihat salah dimata anggota Dewan.

Namun dengan semakin tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres, meskipun beliau sudah berulang kali menyatakan keengganannya untuk menduduki kursi tersebut, terlihat bila tekanan terhadap kubu Jokowi-Ahok semakin kencang. Sehingga wajarlah bila publik menilai apabila tekanan-tekanan yang muncul dipermukaan hanyalah pesanan-pesanan dari pihakk-pihak yang merasa dirugikan atau terancam dengan kehadiran Jokowi.

Hal ini memang wajar mengingat ada wacana yang mengemuka di obrolan para pengamat di acara TVRI beberapa waktu lalu dimana dalam acara tersebut para pengamat dan pekerja seni menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk menduduki kursi kepresidenan. Salah satu tema yang diangkat dalam obrolan tersebut adalah kemungkinan bila Jokowi yang meskipun berulang kali menolak untuk di usung menjadi presiden, akan mendapatkan dorongan secara terbuka oleh semua rakyat Indonesia untuk menduduki kursi panas tersebut!. Dikatakan dalam obrolan tersebut bila kinerja Jokowi tetap seperti ini, besar kemungkinan malah kekuatan rakyat atau People Power yang akan memaksa Jokowi menjadi Presiden. Mungkinkah itu? Wallohu a'lam.

People power adalah padanan kata yang tenar setelah terjadi revolusi di Filipina dimana Corazon Aquino berhasil menggguling diktator Marcos berkat dukungan jutaan rakyat yang turun ke jalan. Ungkapan ini yang ternyata muncul di publik. Apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti di Filipina seperti perkiraan para pengamat di TVRI? Masyarakat banyak mendukung sudah jelas, namun bila masyarakat turun ke jalan belum tentu juga.

Kenapa demikian? lagi-lagi masalah kinerja yang saat ini mendapatkan sorotan dari publik. Baru-baru ini beberapa pengamat tiba-tiba muncul dan vokal memberikan kritikannya terhadap kebijakan-kebijakan pemprov. Katakanlah Faisal Basri Batubara, seorang pengamat yang sebelumnya adalah saingan dari Jokowi-Ahok dalam pilgub kemarin. Hal yang dia sorot adalah pemanfaatan dana CSR yang menurutnya fatal dan salah kaprah oleh pemprov DKI. Malah dia menyatakan bila Jokowi-Ahok bisa di tuntut di Mahkamah Agung. Menurutnya, dengan penggunaan CSR seperti sekarang, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beliaupun menambahkan supaya daftar pemberi CSR dan pemanfaatannya supaya dibuka secara online sebagai wujud transparasi. "Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," demikian katanya sesuai apa yang dilansir di Kompas.

Munculnya kritikan di atas ternyata direspond terbalik oleh publik pembaca. Mereka serta merta menyatakan bila dana CSR sekarang lebih jelas terlihat gunanya untuk apa dibanding masa-masa pemerintahan Gubernur yang lalu yang tidak jelas untuk apa. Sebut saja bangku-bangku sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, isi perabot rumah tangga di beberapa rusun, dan sebentar lagi pembenahan-pembenahan taman, itu semua adalah hasil yang digembar-gembor merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR.

Belum usai issue ini, publik kembali disuguhkan kritik tentang berita bila dana blusukan dari Jokowi-Ahok sekitar 26.6 Milyar, yang ternyata nilainya lebih tinggi dibanding dana blusukan Foke yang berjumlah total Rp. 17.6 Milyar per tahunnya. Lembaga yang melakukan kritik kali ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA). Lagi-lagi Ahok membantah hal ini dan menantang untuk buka-bukaan secara terbuka mana dana yang dimarkup dan detail dana yang digunakan dalam blusukan. Basuki mengkomentari dengan pedas bila FITRA hanya ketakutan karena pamor Jokowi melesat sebagai capres. 

"Fitra enggak usah takutlah. Pak Jokowi tidak pengin jadi presiden, kok. Takut banget gitu, loh," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013). 

Dua isu di atas masih hangat, namun kembali kebijakan Jokowi mendapatkan kritik ketika ketegasannya untuk menertibkan PKL terutama PKL Pasar Minggu kembali menuai badai. Kali ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL. Diberitakan sebelumnya Jokowi telah menemui preman-preman Pasar Minggu untuk mencari solusi penertiban PKL di Pasar Minggu. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan APKLI bergerak. Memang dalam pernyataannya APKLI tidak serta merta menyalahkan Jokowi, mereka juga menyatakan bila DPRD ada andil salah sehingga membuat masalah PKL ini terkatung-katung dari jaman ke jaman. Namun seperti kita ketahui bersama, DPRD tentunya akan senang hati dan haus dengan aduan seperti ini, mereka bisa menggunakannya sebagai amunisi baru untuk menekan Jokowi-Ahok setelah sebelumnya mereka telah berhasil membuat pansus Monorel dan pansus MRT, pansus-pansus yang kembali dikecam dengan pedas oleh Ahok sebagai lahan mencari duit saja.

Hujan rintik melanda ibu kota dimana-mana, namun hujan di balaikota terlihat lebih seru dibanding hujan biasa. Namun pernyataan Ahok bahwa, "kami tidak perduli mau dipilih lagi atau tidak", yang penting bekerja untuk rakyat - tentunya akan semakin menambah hujan yang ada.(nm)

Sumber: dari berbagai sumber

Read More

BINATANG-BINATANG POPULER DI DUNIA POLITIK INDONESIA

BINATANG-BINATANG POPULER DI DUNIA POLITIK INDONESIA. Seiring berjalannya reformasi, media informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat disuguhkan dengan transparasi informasi yang bisa mendapatkan berita setiap saat setiap waktu tanpa batas kapanpun mereka mau. Berita politik yang biasanya dikonsumsi hanya oleh kalangan dan waktu tertentu saja, sekarang menjadi konsumsu umum warga. Dengan semakin intensnya sebuah isu politik bergulir, kadang drama yang disuguhkan semakin dibumbui dengan informasi-informasi yang bombastis, dan tanpa terasa pula beberapa ekor binatang ikut serta dalam drama ini untuk menambah dramatis isue obrolan politik tersebut.

Kita ambil contoh saja dengan anjing, ungkapan "anjing menggonggong kafila berlalu" mungkin adalah istilah tertua yang telah dipakai oleh manusia dari sejak ribuan tahun lalu. Yang maksud dari ungkapan tersebut adalah kemasa bodohan akan pendapat orang lain dan terus melakukan apa yang dirasa benar. Yang paling santer pada masa kekinian adalah kita disuguhkan oleh kasus bagaimana Fathanah yang membawa PKS terseret dalam isu korupsi. Dalam hal ini PKS menuduh KPK tidak membangun image untuk merusak nama PKS saja dengan hanya menelusuri aliran rekening dari Fathanah ke oknum PKS saja. Padahal menurut PKS, aliran dana ini bila di urut detail telah diterima oleh banyak pihak. Pendukung pernyataan dari PKS inipun berteriak, "HIDUP PKS....LAWAN DISKRIMINATIF JOHAN BUDI..... YANG LAIN ANGGAP SAJA ANJING MENGGONGGONG KAFILAH BERLALU...ORANG WARS DUKUNG PKS ", demikian teriaknya di sebuah forum terbuka jpnn.com.

Selain anjing yang naik pamornya, kita tarik beberapa bulan sebelumnya ketika Jakarta diramaikan oleh perhelatan politik yang ditunggu-tunggu semua orang yaitu pemilihan Gubernur DKI. Seekor binatang kembali naik gengsinya ketika namanya dicatut dalam dialektika politik. Binatang apakah itu? yaitu kutu. Yup, istilah kutu loncat!. Kutu loncat di asosiasikan kepada seseorang yang begitu mudah untuk berpindah-pindah haluan dari satu partai ke partai lainnya. Isu ini muncul pada waktu itu ketika kandidat wagub yaitu ahok dituduh sebagai kutu loncat karena dia sebelumnya memakai kendaraan Golkar menuju kursi legislatif dan saat ini memakai Gerindra untuk memuluskan tujuannya.

Ah, jangan lupa saudara dengan kambing. Kambing pun tidak mau kalah dan mungkin sudah lebih maju dibanding istilah lainnnya karena kambing telah hadir jauh-jauh hari dengan istilah "kambing hitam". Publik beberapa bulan belakangan kembali disuguhkan dengan berita bagaimana terlambatnya "BALSEM" - julukan yang diberikan masyarakat atas Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) - diterima oleh masyarakat. Dan ternyata PT. POS kali ini yang menjadi "kambing hitamnya". Dahlan Iskan sendiri ketika mengetahui bila PT. POS dijadikan kambing hitam oleh publik menyatakan hal itu biasa saja. Mungkin beliau faham karena memang di Indonesia ini banyak kambing.

Adalagi binatang lain yang mungkin lebih keren dibanding binatang-binatang lainnya yaitu sapi. Anda tentu mengenal dengan istilah "politik dagang sapi" bukan? Maksud dari pernyataan ini adalah sebuah proses tawar menawar yang dilakukan antar elite partai untuk tercapainya sebuah tujuan. Merunut kepada asal usulnya, konon istilah ini dipakai karena ada suatu daerah tepatnya di Payakumbuh yang melakukan transaksi jual beli sapi dengan cara yang unik. Cara yang dilakukan dalam transaksi tersebut adalah penjual dan pembeli bersalaman dibawah sarung, dan kedua belah pihak hanya menggunakan isyarat saja dalam melakukan dealing. Negosiasi berjalan alot dimana penjual dan pembeli terlihat saling menggeleng dan mengangguk tanpa sepatah kata terucap. Samapi terjadi sebuah kesepakatan, kedua belah pihak mengangguk dan tersenyum puas! Sunggu hebat bukan? Sebuah negosiasi yang terjadi tanpa ada sepatah kata terucap!

Hal ini pula yang membawa "politik dagang sapi" menjadi istilah yang dipakai ke ranah politik Indonesia. Bagaimana masyarakat disuguhkan oleh sinetron politik dimana sebuah keputusan yang terlihat alot, dengan sebuah proses yang panjang kali lebar ternyata bisa mencapai keputusan yang kadang diluar perkiraan publik. Disinilah sebuah kompromi politik telah dilakukan antar elite dimana publik tidak mengetahuinya. Sebuah negosiasi level dewa mungkin ya? haha

Sebenarnya masih banyak istilah lain dalam perkebinatangan ikut dicatut masyarakat untuk mengomentari keadaan. Namun penulis jujur tidak terlalu berani untuk mengungkapkan karena bisa saja penulis ikut serta dalam kemelut kata binatang ini sehingga menjadi "kambing hitam", padahal penulis sama sekali tidak pandai dalam "politik dagang sapi", apalagi penulis tidak mempunya bakat sebagai "kutu loncat" mengingat penulis bukan politikus. Tapi menurut anda, siapakah orang yang dimaksud ketika ada komentar di publik tercetus, "ga bakalan dah si kebo berani lawan uncle sam", pada sebuah topic. Atau menurut anda, siapakah yang dimaksud komentator dalam suatu kolom ketika dia berucap "namanya juga anggota HEWAN.... Mirip monyet ga dilemparin pisang ma kacang....", kami serahkan kepada publik untuk menebaknya haha. Semoga sahabat Obrolan Politik bisa bijak dalam memahami politik di Indonesia. (nm)

Referensi
http://www.jpnn.com
http://news.okezone.com
http://m.merdeka.com
http://www.gonjonglimo.com
http://www.kaskus.co.id
http://lipsus.kompas.com

Read More

SOSOK PEMIMPIN YANG DIBUTUHKAN INDONESIA

SOSOK PEMIMPIN YANG DIBUTUHKAN INDONESIA Pada akhir-akhir ini media Indonesia dipenuhi dengan prediksi-prediksi tentang elektabilitas beberapa calon presiden yang mungkin bertarung di tahun 2014 oleh lembaga-lembaga Survey Indonesia. Hampir semua survey menunjukkan bila Jokowi - sekiranya beliau ikut dalam ajang pilpres ini - menjadi kandidat paling diunggulkan di atas kandidat-kandidat lainnya.

Namun diluar dari figur Jokowi yang saat ini mendominasi media Indonesia, dengan melihat kandidat calon presiden berdasarkan aturan main yang telah digariskan KPU, terlihat bila Prabowo menempati posisi tertinggi elektabilitas untuk pertarungan nanti. Ada beberapa aspek yang terlihat publik sangat berharap banyak kepada Prabowo.

KINERJA SBY DI MATA PUBLIK

Hal yang paling pertama adalah publik melihat bila masa kepemimpinan SBY-Budiono sangat mengecewakan dimana banyak rakyat merasa bila kesejahteraan yang dijanjinkan belum tercapai. Belum lagi reaksi dari SBY yang meskipun berasal dari militer, terlihat lamban dan penuh keraguan. Dalam menyampaikan kebijakan-kebijakannya, SBY juga terkesan lebih banyak melemparkan wacana saja dibanding action. Contoh yang paling menonjol adalah slogan "Katakan tidak pada korupsi", yang ternyata justru dari partai sang presiden lah yang paling banyak terjerat dalam kasus korupsi. Hal ini tentunya menjadi ironi dan kontradiksi dengan slogan yang mereka usung.

Dengan adanya gelombang yang dahsyat menerpa biduk yang membawanya ke kursi kepresidenan, yaitu Partai Demokrat, publik melihat bila SBY ternyata mencurahkan sebagian dari tenaganya untuk menyelamatkan partainya. Alih-alih berusaha untuk all out mencurahkan daya dan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kronis bangsa, ternyata SBY terkesan mementingan golongan dibanding bangsa. 

Isu miring lainnya yang menerpa beliau adalah banyaknya anggota keluarganya yang ikut mengail keuntungan di saat SBY memegang tampuk kepemimpinan negeri ini. Hal ini terlihat dengan jelas dimana 15 kerabat keluarga SBY ikut menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat. Sungguh ironis mengingat dari ratusan juta warga Indonesia yang ada ternyata hanya kerabat dari SBY lah yang menjadi orang-orang pilihan mewakili rakyat. Apa memang tidak ada pilihan lain dari ratusan juta warga Indonesia yang ada? Sebuah pertanyaan yang cukup menusuk tentunya.

Diluar daripada itu, adapula sindiran dari masyarakat tentang betapa banyaknya sang Presiden yang pandai menyanyi ini menyampaikan keluhannya dan mengomentari atas segala hal yang terjadi dengan "prihatin" saja. Sehingga tidak aneh bila di kolom-kolom media masa dan forum-forum di Indonesia, jargon "saya prihatin" menjadi sebuah padanan kata yang sering disampaikan untuk mengungkapkan rasa kepeduliaan tapi pasrah dan terkesan masa bodoh. 

Dengan semua fakta di atas, publik akhirnya merindukan sosok lain yang bisa menjadi antitesa atas segala hal yang dilakukan oleh sang presiden. Tegas, keras, cepat, agresif yang biasanya dimiliki oleh tokoh militer sebenarnya. Dan itulah sebabnya Prabowo mendapatkan elektabilitas yang tinggi dibanding kandidat yang lain.

SOSOK SOEHARTO MASIH DIRINDUKAN?

Meskipun demikian, ada satu hal lagi yang ternyata lebih menggelitik dibanding hal yang telah tersebut diatas. Dalam perjalanan reformasi yang telah berjalan belasan tahun, ternyata rakyat di kalangan bawah - yang tidak bisa mengakses informasi dengan sepenuhnya - merasakan bila zaman reformasi yang dijanjikan akan lebih baik dibanding masa orde baru di jaman pak Harto, ternyata lebih memberatkan dan menyusahkan.

Ketika penulis mengunjungi beberapa daerah di pelosok, salah satunya Sukabumi misalnya, rakyat tidak peduli dengan kebebasan berpendapat atau pun intrik politik yang terjadi di atas. Yang mereka pedulikan adalah kebutuhan terjamin, harga terjangkau dan mereka bisa hidup dengan tenang! Sangat sederhana dan simple saja.

Ketika reformasi berjalan, rakyat disuguhkan oleh drama-drama politik yang mencekam di setiap masa kepresidenan. Namun yang rakyat rasakan saat ini adalah kenyataan bahwa jaman reformasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Barang-barang tak terjangkau, kebutuhan pokok sulit dipenuhi bahkan Indonesia yang dulu menjadi negara yang berswasembada pangan harus import beberapa kebutuhan pokok dari luar negeri. Korupsi semakin meraja lela, keamanan juga tidak terjamin dimana preman-preman atas nama ormas kemasyarakatan bisa bebas berkeliaran dimana-mana. Teroris juga merebak tanpa terdeksi, lain ketika jaman Soeharto dimana ada warga diluar daerah datang melakukan kelakuan yang aneh saja tanpa tunggu lama akan langsung didatangi oleh koramil setempat. Belum lagi masalah kedaulatan negara yang terlihat diinjak-injak oleh negara lain dan Indonesia seperti harimau ompong tak bertaring.

Hampir semua lini di Indonesia saat ini seperti kehilangan nilai dan pegangan. Konflik antara elit politik, konflik antar warga atau bahkan konflik antar institusi juga sering kita saksikan dan rakyat hanya bisa "prihatin" atas kejadian yang ada. Memang kebebasan berbicara dan berpendapat lebih luas di jaman ini, namun bagi rakyat di kalangan bawah, tetap saja kebutuhan untuk bisa sekedar hidup itu lebih penting.

Dengan segala fakta yang ada, akhirnya rakyat kembali merindukan sosok kepemimpinan Soeharto, terlepas dari mereka mengetahui atau tidaknya bila kepemimpinan Soeharto telah mewariskan Rp. 1.300 triliun hutang kepada anak cucunya dan menyebabkan APBN kita menyisihkan sekitar Rp. 200 triliun untuk membayar hutang. Namun sudah menjadi bukti bila dijaman pak Harto yang dijuluki "The smiling general", tidak ada negara yang berani untuk macam-macam dengan Indonesia dan jangan ditanya bagaimana keadaan para Petani dan Nelayan yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Maka, jangan heran bila Prabowo dimana rakyat hanya tahu bila beliau adalah keluarga dari Soeharto, berharap banyak akan membawa angin perubahan di negeri ini. Prabowo pun bukan orang bodoh, dia tahu akan hal ini sehingga jauh-jauh hari dia bergerilya untuk meraih simpati para petani dan nelayan juga dengan terus menunjukan sifatnya yang tegas dan tetap. Sehingga tanpa disadari, rakyat merindukan kembali sosok Soeharto yang terpancar dari Prabowo.

Perhelatan pilpres semakin dekat, lembaga survey berlomba-lomba menunjukkan kekinian dalam surveynya. Namun yang jelas tidak ada yang pasti di dunia politik. Apakah reformasi ini telah gagal? Tentu jawabnya relatif. Banyak hal yang positif juga telah dicapai di jaman ini, namun fakta memang secara ekonomi dan integritas Indonesia semakin terpuruk. Apakah Indonesia akan bangkit kembali? atau terus terpuruk? Mari kita terus saksikan saja drama politik Indonesia karena selama anda dan kita masih hidup, drama politik ini akan terus kita saksikan sepanjang masa.(nm)

Referensi:
http://www.komisikepolisianindonesia.com
http://www.metrotvnews.com
http://politik.news.viva.co.id/
http://www.suaramerdeka.com/
http://forum.detik.com/

Read More