PENYEBAB TENSI POLITIK PADA PILPRES 2014 TERTINGGI DALAM SEJARAH

Tensi politik menjelang dan pasca pilpres 2014 yang berlangsung 9 Juli 2014 sangat tinggi. Tingginya tensi politik ini melibatkan sentimen tidak hanya dikalangan elit politik namun juga di kalangan rakyat akar rumput. Dampak positifnya adalah tingkat partisipasi rakyat yang semakin meningkat dibanding dengan pemilu pada periode-periode sebelumnya. Pilpres 2014 benar-benar telah membuat rakyat melek politik. Pasalnya dalam pilpres tahun ini banyak terjadi pergulatan politik dimana hanya ada dua pasangan capres cawapres.

HANYA ADA DUA PASANG CAPRES DAN CAWAPRES

Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan terkenal dengan salam satu jari dengan mengacungkan telunjuk.  Di lain kubu, Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI nonaktif berpasangan dengan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dengan nomor urut 2 dan terkenal dengan salam 2 jari yaitu mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah.

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh partai pemenang pileg 2014 yaitu PDIP yang kemudian berkoalisi dengan PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI yang keseluruhan total suara di DPR hanya sekitar 40%. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerinda, PKS, PPP, Golkar, PAN, PBB dengan total perolehan suara di pileg 2014 berkisar 60%. Belakangan, meskipun Partai Demokrat secara resmi bersikap netral namun ketua harian mengatakan mendukung Capres Prabowo Hatta.

Partai Golkar sebetulnya merupakan partai kedua yang memperoleh suara terbanyak di pileg 2014 setelah PDIP. Namun ternyata capres dari Golkar yaitu Abu Rizal Bakri (ARB atau akrab dipanggil Ical) tak mendapat repson dari rakyat sehingga gagal untuk men-capres dan malah memilih berkoalisi dengan Prabowo Hatta.

Di DPR periode 2014-2019, komposisi Koalisi Merah Putih, jika tak berubah, terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR.

Sedangkan koalisi pro Jokowi, yang selama ini dikenal tanpa syarat, terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR.

Berikut hasil perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif (pileg) 2014

Partai Nasdem 8.402.812     6,72 persen

PKB                11.298.957    9,04 persen

PKS                8.480.204     6,79 persen

PDI Perjuangan 23.681.471  18,95 persen

Golkar             18.432.312   14,75 persen

Gerindra          14.760.371   11,81 persen

Demokrat        12.728.913   10,19 persen

PAN                  9.481.621   7,57 persen

PPP                  8.157.488   6,53 persen

Hanura             6.579.498   5,26 persen

PBB                  1.825.750   1,46 persen

PKPI                 1.143.094   0,91 persen

PERBEDAAN PRINSIP KOALISI

Kubu Prabowo Hatta cukup penuh dengan elit politik dari berbagai partai yang memang juga lebih dominan dari segi jumlah kursi di DPR sehingga kubu ini kerap disebut Koalisi Elit Politik dan mereka menyebutnya Koalisi Merah Putih.

Sedangkan di kubu Jokowi JK yang diawal sudah memberikan persyaratan bagi partai yang ingin berkoalisi dengan PDIP harus tanpa syarat. Sehingga dengan demikian tidak ada politik transaksional di pemerintahan seperti berkoalisi dengan maksud agar mendapat jatah kursi menteri.di kabinet Jokowi JK. Oleh karenanya hal ini tidak menarik banyak minat partai politik yang umumnya mencari celah dan peluang untuk meraih kekuasaan baik di DPR maupun di pemerintahan.

Koalisi tanpa syarat ini merupakan satu terobosan yang dilakukan Jokowi JK dimana selama ini koalisi kerap dilakukan atas dasar adanya kepentingan politik dari partai pendukung sehingga politik transaksional tak dapat terelakkan. Hal ini ternyata sangat tidak menarik bagi elit partai namun sangat menarik bagi rakyat. Dengan demikian rakyat memiliki harapan kabinet dapat bekerja secara profesional, objektif dan secara penuh fokus untuk memikirkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah kemudian koalisi lebih dikenal dengan koalisi rakyat. Banyak relawan yang melakukan kampanye di pelosok tanah air. Bahkan dalam konser 2 jari yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 5 Juli 2014, terlihat bahwa GBK berhasil dipadati oleh pendukung Jokowi-JK dimana konser tersebut asli digerakkan oleh para relawan tanpa pamrih terhadap biaya yang telah dikeluarkan.

KAMPANYE HITAM

Dalam masa kampanye jelas terlihat tim sukses (timses) kedua kubu berjuang untuk meraih dukungan dan simpati rakyat. Namun sangat disayangkan bahwa dalam perebutan simpati rakyat itu telah diwarnai aksi-aksi yang tidak terpuji seperti yang paling marak, kampanye hitam.

Kampanye hitam kerap dilancarkan oleh timses dan pendukung capres dan cawapres untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dampak kampanye hitam ini jelas sangat merugikan dan sempat menurunkan elektabilitas capres dan cawapres. 

LITERASI INFORMASI

Masyarakat dituntut melek politik dan jeli di dalam mencermati situasi politik yang berkembang termasuk jeli dalam mencerna dan menyaring informasi yang valid dari info yang diperolehnya yang tersebar baik melalui media maupun informasi informal di masyarakat.

Informasi yang disebar melalu media sosial tampil sangat menawan dan meyakinkan kepada publik khususnya pengguna media sosial seperti facebook, twitter, situs berita online, bbm, whatsapp, dan lain-lain.

Namun apabila rakyat kembali kepada hati nurani dan rajin untuk mengkroscek informasi tersebut maka bisa terhindar dari konsumsi informasi yang tidak valid atau bahkan terhindar dari ikut menyebarkan informasi yang tidak benar ke media sosial.

PERAN MEDIA

Tingginya tensi politik pada pilpres kali ini tak terlepas dari peran serta media. Tak pelak lagi media pun ikut-ikutan terseret ke arus salah satu dari dua kutub politik. Pertarungan koalisi elit dengan koalisi rakyat betul-betul menyedot perhatian rakyat Indonesia sehingga mereka yang biasanya lebih apatis dan memilih golput namun kali ini tergerak untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pilpres 9 Juli 2014.

Media sebagai alat yang sangat efektif dalam kampanye capres ternyata telah sangat mempengaruhi pandangan politik rakyat. Namun karena sebagian media yang ada di Indonesia dimiliki oleh konglomerat yang juga ikut dalam kancah politik, maka media kerab digunakan diluar proporsinya dalam memberikan informasi yang faktual tentang materi kampanye pasangan capres cawapres.

Sebut saja media sosial dan online serta stasiun televisi swasta seperti TV One milik ARB, RCTI dan seluruh MNC TV yang tergabung dalam MNC Group milik Harry Tanoe berada di kubu Prabowo Hatta.  Sefangkan dikubu Jokowi-JK hanya ada Metro TV milik Surya Paloh Ketum Parta Nasdem.

Kampanye hitam yang mendera kubu Jokowi-JK cukup masif, seperti beredarnya Tabloid Obor Rakyat dan isu-isu SARA lainnya telah mendorong media merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon. Sebut saja Harian Ternama The Jakarta Post yang secara terbuka memberikan dukungannya kepada Jokowi JK yang mereka nilai perlu untuk memberikan dukungan. Media-media asing banyak pula yang mendukung kubu Jokowi JK. Tabloid Obor Rakyat memfitnah Jokowi disebar ke kalangan pesantren terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana diyakini daerah ini merupakan daerah kantung suara pasangan Capres Jokow-JK.

HARAPAN PERUBAHAN

Harapan terhadap adanya perubahan di berbagai bidang telah menjadi motivasi yang paling mendasar terhadap peran serta rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam pilpres 2014 ini. Kondisi saat ini dan keberhasilan menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia kedepannya sangat ditentukan pada pilpres periode ini.

Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung hingga 5 kali disiarkan langsung di Stasiun Televisi secara Nasional memberikan rakyat informasi tentang visi misi, kompetensi dan prestasi masing-masing pasangan capres dan cawapres. Rakyat lebih dapat menilai pasangan mana yang dipandang dapat merealisasikan visi dan misinya dengan mudah dan sesuai dengan keinginan rakyat.

Demikian beberapa penyebab tingginya tensi politik pada pilpres 2014. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat.

Sumber : berbagai sumber

Read More

KOALISI PARTAI ISLAM TAK KUNJUNG TERWUJUD, INI ALASANNYA

KOALISI PARTAI ISLAM TAK KUNJUNG TERWUJUD, INI ALASANNYA. Hasil sementara penghitungan suara pada pemilu legislatif pada 9 April 2014 yang lalu menunjukkan tidak satupun partai yang mutlak memenangi pemilu tersebut. PDIP yang telah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres dengan harapan dapat meningkatkan elektabilitas partai nyatanya mendapat perolehan suara jauh dari apa yang ditargetkan, yaitu hanya 19% dari 27-30% target. Partai berbasiskan Islam sendiri sebetulnya memiliki peluang untuk tampil dengan mengusung capresnya sendiri. Namun hiinga kini tak tampak gerakan yang mengarah ke hal tersebut. Mengapa demikian? Simak alasan-alasannya berikut ini.

Hasil perolehan suara pemilu legislatif 9 April 2014 pada saat ini sebagaimana dilaporkan di www.detik.com Cyrus-CSIS khususnya Partai Berbasiskan Islam adalah sebagai berikut :
1. 9.2% Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. 6.9% Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)
3. 7.5% Partai Amanat Nasional (PAN)
4. 6.7% Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
5. 1.6% Partai Bulan Bintang (PBB)
Total 31.9%

Hasil tersebut menunjukkan apabila partai-partai berbasis ideologis tersebut dapat terwujud maka memiliki peluang yang cukup besar untuk maju dan bahkan memenangi pilpres 2014. Namun apa yang terjadi kebanyakan partai-partai tersebut justru bergerak sendiri-sendiri dan langkah-langkah yang bisa diamati hingga saat ini justru berkoalisi ke partai partai berbasis nasional. Dengan demikian maka partai-partai berbasiskan Islam terkesan hanya sebagai pelengkap saja padahal sebagai 'mayoritas' dari suara yang diperolehnya.

Tentu hal ini mengundang pertanyaan, mengapa partai-partai Islam tersebut belum mampu untuk membentuk sebuah koalisi yang dapat mengusungkan seorang capres untuk maju ke dalam pilpres 2014 ini. Menurut pengamatan sebagian kalangan bahwa sulitnya terwujud koalisi Islam itu karena tak memiliki bakat sebagai pemimpin seperti ditulisan Tempo berikut ini.

Namun menurut pengamatan dari berbagai survey menunjukkan problem mendasar tak mampunya membentuk koalisi partai Islam itu antara lain :

1. Tidak adanya sosok pemimpin yang bisa menyatukan partai-partai berbasiskan Islam

Kehadiran sosok pemimpin yang bisa mewadahi seluruh aliran-aliran dan partai-partai Islam di Indonesia sangat dibutuhkan untuk tidak hanya membentuk tapi juga merawat dan membina hubungan antar partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam.

2. Kurangnya rasa toleransi dan ukhuwah Islamiyah di kalangan aliran-aliran Islam.

Hal ini terlihat dari seringnya terjadi gesekan-gesekan antar aliran yang lebih disebabkan egoisme segolongan umat Islam ataupun fanatisme yang berlebihan

3. Masih adanya keinginan untuk menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum di Indonesia

Keberagaman yang ada di Indonesia menuntut sebuah sistem hukum yang dapat dipahami dan diterima oleh semua golongan. Pancasila sebagai dasar negara sudah final pada tahun 1945 sehingga saat ini bukan lagi fokus dan menghabiskan energi dalam mempersoalkan ideologi negara tapi bagaimana memerangi korupsi, menurunkan harga barang serta pembangunan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan rakyat dan tampil sejajar di hadapan dunia internasional sebagai negara yang kuat dan bersatu.

4. Masih belum menyatunya visi tentang bernegara dan beragama

Partai-Partai Islam harus dapat menyatukan visi yang sama tentang konsep bernegara namun tetap menghormati perbedaan dalam beragama. Jika hal ini dapat diberikan pemahaman kepada akar rumput maka koalisi partai Islam akan didukung oleh akar rumput dan bahkan dapat meraih simpati rakyat pada umumnya.

Demikian ulasan tentang Koalisi Partai Islam di Indonesia semoga bermanfaat. Apakah koalisi akan Islam terbentuk pada pilpres 2014 ini? Sebagian memperkirakan jika mampu terbentuk Koalisi partai Islam di Indonesia maka beberapa calon presiden berikut ini dinilai pantas untuk diusung seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, Mari sama-sama kita lihat bagaimana arah pergerakan politik Indonesia kedepannya.

Read More

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH. Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi, yaitu 9 April 2014. Apakah anda sudah terdaftar di daftar pemilih di daerah anda. Jika sudah, apakah anda sudah menentukan partai atau calon legislatif yang akan anda pilih? Bingung ya? Sama. Tak sedikit pemilih yang masih bingung atau belum tau ingin mencoblos siapa? Hal ini tak dapat dipungkiri karena memang kurangnya sosialisasi caleg kepada masyarakat atau karena kurang proaktifnya masyarakat dalam menentukan calon wakilnya.

Disisi lain, para calon legislatif berlomba-lomba me-'mamer'-kan dirinya di hadapan publik di masa kampanye. Beberapa aksi cenderung dinilai lebay oleh masyarakat seperti beraksi turun ke masyarakat yang berlebihan.

Namun demikian masyarakat dewasa ini lebih cerdas dan sadar akan berpolitik. Pada dasarnya masyarakat berpikir sederhana terhadap calon yang dianggapnya pantas menjadi wakilnya di pemerintahan atau pun legislatif.

Adapun ciri-ciri calon legislatif yang layak untuk dipilih antara lain :
1. Jujur, transparan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat di sekitarnya.
2. Aktif dan aspiratif serta mampu menunjukkan profesionalitasnya sebagai calon legislatif
3. Memberikan peranan dalam lingkungan tempat tinggalnya
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik secara objektif
5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dapat dipercaya dan mampu memegang amanah yang diberikan serta mementingkan kepentingan masyarakat umum daripada golongan tertentu
6. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif ditengah masyarakat

Hal ini dikarenakan pada dasarnya calon legislatif itu merupakan pemimpin yang lahir dari masyarakat yang seyogyanya diusung oleh masyarakat. Sosok yang layak dipilih itu umumnya tidak tumbuh dalam sebulan dua bulan melainkan telah melewati ujian dan ditempa oleh waktu.

Jadi mari kita gunakan hak suara kita dan pilihlah calon legislatif yang bisa memegang amanah yang diberikan, profesional dan memiliki modal yang cukup untuk maju sebagai caleg. Selamat memilih.

Read More

INI ALASAN MENGAPA PDIP CAPRESKAN JOKOWI

Pencapresan Jokowi oleh PDIP yang resmi dideklarasikan pada tanggal 14 Maret 2014 yang baru lalu dinilai merupakan langkah maju dari parpol tersebut. Banyak kalangan sudah  memprediksi hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengamat politik. Namun tahukah anda apa sebenarnya alasan fundamental dibalik dicapreskannya Jokowi pada pilpres 2014?  Simak berikut ulasan dari hasil pengamatan Tim OPI (Obrolan Politik Indonesia).

PDIP sebagai parpol yang dikenal  merupakan partai di barisan oposisi tentu punya alasan tersendiri mengapa kemudian Jokowi yang baru saja menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta akhirnya resmi dicapreskan.

Pendeklarasian Jokowi sebagai capres dari PDIP justru dilakukan beberapa minggu sebelum pileg 9 April 2014 berlangsung.

Dengan dicapreskannya Jokowi pada pilpres 2014 tentu tak luput dari harapan mendapatkan efek positif bagi PDIP sebagaimana diamati oleh beberapa pengamat politik antara lain :

1. Meraih suara yang dominan pada pileg 9 April 2014

2. Dengan suara yang dominan maka peluang politisi PDIP duduk di pemerintahan semakin besar bahkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden

3. Menunjukkan kepada publik bahwa elit politik PDIP tetap komit dalam menjaga kesoliditasan partai

4. Peranan Mega sebagai ketum parpol yang berhasil melanggengkan kharismatik Soekarno dengan legowo menunjuk Jokowi sebagai capres PDIP di luar garis keturunan.

Tampilnya Jokowi sebagai sosok yang kontras di tengah-tengah absennya tokoh politik yang bisa mewakili aspirasi rakyat, mau bekerja keras, berani menegakkan hukum dan memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat.

Read More

AKIL MOCHTAR DAN SAPU KOTOR

AKIL MOCHTAR DAN SAPU KOTOR. Episode korupsi di Indonesia masih belum berakhir nampaknya.  Peristiwa tertangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, bulan ini membawa episode korupsi di Indonesia masih menawarkan cerita bersambung seolah tiada henti.

Mahkamah Konstitusi (MK) dibawah komando Akil Mochtar ternyata harus menerima kenyataan pahit dengan hilangnya sebagian kepercayaan rakyat yerhadap institusi hukum.  Ulah Akil Muchtar yang diduga telah mencoreng institusi hukum paling bergengsi di tanah air itu merupakan langkah mundur penegakan supremasi hukum .

KPK menangkap tangan Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar

Ketua KPK Abraham mengatakan lembaganya secara resmi menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah. 
KPK melakukan ekspose dalam dua kasus. Pertama, kasus dugaan korupsi pada pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kedua, kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa Pilkada Lebak Banten. Akil terkena di dua kasus tersebut.

Usaha KPK menangkap pelaku koruptor di tubuh MK bak membuang sapu kotor. Seyogyanya sapu yang digunakan untuk bersih-bersih adalah sapu yang bersih dan bukan sapu kotor.

Menurut Mahfud MD mantan Ketua MK kekhawatirannya kalau kasua serupa ini akan terjadi kini telah terjadi. Menurutnya kondisi seperti itu rentan terjadi karena pemilihan ketua MK belum betul-betul murni objektif oleh pihak independen yang profesional.  Oleh karenanya, pemilihan ketua MK sarat dengan lelang politik.

Sumber : Tempo, Kompas

Read More

PENGENDARA DI BAWAH UMUR, TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Pengendara di bawah umur menjadi sorot topik diskusi akhir-akhir ini setelah peristiwa kecelakaan tragis yang menimpa anak musisi kondang Ahmad Dhani Si Dul. Si Dul yang masih berusia 13 tahun berkeliaran di tengah malam dengan Mistubishi Lancer dan mengalami kecelakaan maut yang menewaskan 6 orang dan 9 orang luka-luka.

Pengendara di bawah umur tentu saja belum memiliki SIM. Akibat kejadian tersebut Abdul Qodir Jaelani ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 6 tahun atau 3 tahun karena melanggar pasal 310 UU No 20 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Letak fokus permasalahan dalam hal ini adalah tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Bagi seorang Ahmad Dhani membayar 100-200 juta per jiwa korban bukan hal yang sulit. Namun hal itu justru membawa kondisi kesewenangan hedonisme dalam menerapkan pola pengasuhan anak yang taat azas.

Secara umum pengendara di bawah umur bisa dilihat di kota-kota besar dimana orang tua 'membiarkan' anak-anaknya untuk pergi ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Kondisi ini bisa terjadi karena sekolah yang tidak menyiapkan transportasi bus sekolah yang memadai atau tidak siapnya infrastruktur dan sarana moda transportasi bagi anak-anak sekolah. Atau bahkan pengadaan sekolah dalam satu kawasan belum sepenuhnya mampu menampung siswa yang memadai. Pengaturan sekolah-sekolah ini memunculkan pertanyaan berikutnya.

  

Kalaupun ada transportasi umum maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa baikkah keamanannya. Beberapa kasus yang terjadi di angkutan umum tentu saja sangat membuat para orangtua harus lebih hati-hati lagi terhadap keselamatan anak-anak mereka.

Oleh karena itu semua pihak memiliki andil dan peranannya masing-masing. Namun orang tua sebagai pihak yang memiliki andil terbesar terhadap anak-anaknya harus lebih cermat dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Sementara itu pemerintah dan negara memiliki andil dalam menciptakan iklim dan kondisi serta regulasi yang mendukung pengembangan generasi penerus bangsa.

Read More

JOKOWI NYAPRES? LEGOWOKAH IBU?

JOKOWI NYAPRES? Sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini masih sangat langka. Ditengah-tengah kelangkaan itu agaknya Jokowi terasa menonjol dibandingkan beberapa tokoh politik lainnya. Popularitasnya pasca kemenangannya di pilkada DKI telah memunculkan opini di masyarakat. Beberapa survey menunjukkan elektabilitas Jokowi cukup signifikan. Namun apakah Jokowi akan nyapres? Banyak yang bertanya-tanya.

Namun Jokowi terlihat masih urung untuk mencalonkan siri untuk ikut dalam pilpres. Hal senada juga 'dilagukan' oleh Dahlan Iskan. Desas-desus dialektika obrolan politik pinggir jalan mempredikai pasangan Dahlan dan Jokowi sebagai kandidat dalam pilpres 2014. Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitasnya pada saat ini masih dinilai baik. Namun mampukah Jokowi untuk terua mempertahankan 'prestasinya' tersebut?

Elektabilitas dan popularitas dapat pupus dengan berjalannya waktu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kredibilitas di mata publik. Kebijakan kebijakan yang dianggap tidak produktif dan tidak memihak rakyat bisa saja menyebabkan turunnya elektabilitas elit politik di mata publik.

Meskipun Jokowi memiliki elektabilitas cukup baik di saat jni, namun peranan partai politik masih kentara dalam politik di Indonesia.  Oleh karenanya, disamping elektabilitas maka elite politik juga memerlukan dukungan penuh partai politik.

Dalam hal Jokowi yang masih sebagai fungsionaris PDIP tentunya tak terlepas pula dari 'Restu Ibu' jika ingin nyapres di 2014. Kematangan berpolitik akan terlihat dari bagaimana Megawati Soekarnoputri sebagai ketum dan juga selalu ikut pilpres setiap ada kesempatan bisa mengatasi rendahnya elektabilitas nya dibanding Jokowi. Legowonya Ibu masih belum terlihat. Apalagi analogi ketika SBY memenangkan pemilu, pelajaran yang diperoleh masyarakat menunjukkan ibu masih belum legowo. Benarkah demikian? Drama dunia politik di Indonesia tak akan pernah berakhir.

Read More

KETIKA HUKUM TAK BISA TEGAK DI BUMI PERTIWI

Ketika Hukum Tak Bisa Tegak di Bumi Pertiwi
Publik baru-baru ini kembali diberikan tontonan tak sedap ketika di bulan yang katanya penuh berkah ini, disuguhkan oleh adegan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang merupakan buah dari ketidak tegasan pemerintah sendiri yang telah terjadi sekian lama. Apalagi jika bukan kasus anarkisme Front Pembela Islam(FPI).

Pembiaran Ketidak Adilan

FPI yang selama ini terkenal sebagai kelompok Islam aliran keras telah melakukan gerakan-gerakannya seperti sweeping dan penertiban lingkungan dengan caranya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Kadang dalam melakukan tindakannya, dengan didukung oleh puluhan atau ratusan anggotanya, mereka menggunakan kekerasan dalam memerangi "hal yang tidak benar" menurut kaca mata pandang mereka. Katakanlah pengrusakan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi, penjual minuman keras, dan lain-lain kerap menjadi sasaran dari FPI.

Dengan aksi-aksi yang dilakukan seperti main hakim sendiri dan tidak adanya tuntutan hukum terhadap aksi anarkisme mereka, terlihat bila pemerintah seperti melakukan pembiaran atas aksi-aksi yang mereka lakukan. Akhirnya mau tidak mau aksi dari FPI akan menimbulkan resistansi yang seimbang atas tindakan yang mereka lakukan. Publik menjadi resah dan FPI mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang moderat.

Pemerintah sendiri yang diwakili oleh polisi terkesan tidak mampu untuk menegakkan keadilan dan hukum. Tempat-tempat prostitusi dan penjual minuman keras terlihat bebas melakukan aktifitasnya. Polisi sendiri terlihat seperti kurang tanggap dan publik menilai aparat melakukan tebang pilih terhadap suatu keadaan. Ketidak tegasan dari aparatur negara inilah yang akhirnya membuat sekelompok masyarakat gerah sehinggan muncullah fenomena FPI ini. Publik pun kembali heran dengan leluasanya FPI melakukan tindakannya secara anarkis.

FPI Mendapat Dukungan Dari Pemerintah?

Dan keheranan masyarakat ini terjawab ketika sebuah bocoran rahasia mengemuka disitus wikileaks, sebuah situs yang kerap memunculkan dokumen-dokumen rahasia suatu negara kepada publik. Dalam dokumen yang direlease tahun 2011 tersebut dikatakan bila FPI - menurut seorang agen BIN yang bernama Yahya - mendapatkan dukungan dana dari kepala BIN waktu itu yaitu Jenderal Sutanto. Hal itu dikatakan Yahya kepada duta besar Amerika pada waktu itu. Juga dalam dokumen tersebut diketahui bila FPI dekat dengan mantan pejabat tinggi polisi Jenderal Nugroho Djayusman.

Menurut dokumen tersebut, FPI digunakan sebagai tool atau alat oleh kepolisian untuk melakukan intimidasi dan gerakan-gerakan kekerasan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penertiban tehadap suatu masalah. Hal itu perlu dilakukan mengingat kepolisian tidak bisa melakukan aksi intimidasi tersebut yang bila dilakukan akan menyerempet dengan pelanggaran HAM.
Hal ini dintentang dengan keras oleh jubir FPI yaitu Munarman yang menyatakan bila wikileaks hanyalah agen Amerika. Dia pun mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut mengingat wikileaks sama sekali tidak pernah membocorkan dokumen-dokumen dari Israel. Meskipun mendapatkan sanggahan, dokumen yang bocor ini seolah menjadi benang merah mengapa FPI leluasa melakukan tindakan anarkisnya hingga saat ini.

Buah Simalakama

Namun aksi sepihak dari FPI ini akhirnya mencapai puncaknya ketika mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Aksi sepihak FPI mendapatkan resistansi di masyarakat ketika mereka melakukan sweeping di lokalisasi di daerah Kendal. Seorang ibu tewas tertabrak oleh mobil anggota FPI dan mobil itu akhirnya hancur dibakar massa. Puluhan anggota FPI tersudut dan berlindung di dalam masjid Kendal yang dikepung oleh ribuan masyarakat yang marah atas aksi sepihak FPI. Beruntung polisi bisa meredam dan bisa mengungsikan anggota FPI tersebut ketempat yang aman sehingga bentrokan bisa dihindarkan.

Dengan kejadian terakhir ini membuat isu ini kembali memanas. Presiden SBY yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Appeal of Conscience Foundation sebagai pemimpin yang berhasil menjaga tolerensai beragama di negeri ini mau tidak mau turun tangan untuk meredam. Dalam pernyataan di situs sosial Facebook, SBY menyayangkan tindakan anarkis FPI dan menghimbau agar FPI mencontoh syiar lembut yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. SBY menyatakan bila mahin hakim sendiri atas nama agama itu memalukan Islam.

Namun FPI malah berang, dengan berani pimpinan FPI Habib Riziq membantah dengan pedas bila apa yang terjadi di Kendal adalah bentrok antara FPI dengan preman-preman yang ada di wilayah tersebut. Banyak anggota FPI yang katanya tidak membawa alat terluka oleh sabetan senjata tajam "preman" tersebut, meskipun dari fakta yang ada terlihat "preman" tersebut berjumlah ribuan orang. FPI pun dengan berani mencemooh kepala negara yaitu presiden sebagai pecundang!

Pemerintah pun sulit untuk melakukan tindakan meskipun UU ormas telah ada. Bila pemerintah melakukan pembubaran terhadap FPI, beberapa pengamat menilai justru tindakan tersebut malah akan membuat militansi kelompok pendukung FPI semakin meningkat. Pembiaran yang dilakukan sekian lama oleh pemerintah akhirnya berbuah dengan semakin mengakarnya dukungan FPI di berbagai daerah. Melakukan pembubaran terhadap FPI memerlukan ketegasan dan keberanian yang tidak dimiliki oleh SBY.

Belum lagi dengan konstelasi politik yang mendekati pileg dan pilpres 2014, pemerintah akan berusaha hati-hati mengeluarkan kebijakan yang tidak populer demi tentunya kepentingan politik di tahun 2014. Dengan pendukung FPI yang mulai banyak di akar rumput, bila tindakan pembubaran dilakukan oleh pemerintah bisa menyebabkan konflik horizontal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi saat ini menjadi buah simalakama dan membuat posisi pemerintah serba salah.

Tidak akan ada Perubahan Signifikan

Dengan melihat track record dari pemerintah terutama rekam jejak SBY sendiri, masyarakat menilai bila apa yang terjadi sekarang lambat laun akan tenggelam dengan sendirinya dalam carut marut opera politik di negeri ini. Ketidak konsistenan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memberantas penyakit di masyarakat akan selalu menimbulkan tindakan sepihak dari sebagian anggota masyarakat yang geram dengan kondisi yang ada. Keadaan ini seperti lingkaran setan yang sulit untuk berubah kecuali ada tindakan yang tegas dan berbeda dari pemegang tampuk pimpinan negeri ini.

Bila pemerintah masih saja plin-plan dan galaw dalam mengarahkan negeri ini, bila anggota legislatif masih saja sibuk terjebak dalam dialektika politik yang tak berkesudahan di gedung rakyat sana hanya untuk mementingkan kelompoknya sendiri, bila para pejabat masih bebas melakukan korupsi, bila aparatur penegak hukum masih tebang pilih terhadap pelaku-pelaku ketidak adilan, jangan harapkan adanya perubahan di negeri ini. Perlu sebuah tindakan radikal yang tentunya banyak memakan korban untuk melakukan perbaikan di negeri yang telah rusak disegala sendi ini. Kapan hal itu bisa dilakukan? Masyarakat hanya bisa berharap sambil terus berusaha mencari sesuap nasi.(nm)

Read More

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA - Jakarta akhir-akhir ini diguyur hujan dan air terlihat menggenang dimana-mana. Balai kota pun tak ketinggalan mendapatkan hujan yang deras, namun tidak hanya air hujan yang menerpa, tapi juga hujan kritik dan tekanan.

Setidaknya itu yang terlihat dalam beberapa hari belakangan ini, diperkirakan berita-berita miring yang terus bermunculan ada korelasi dengan konstelasi politik yang terus meningkat menuju perhelatan akbar di tahun 2014 yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Dari sejak awal Jokowi-Ahok memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di DKI, publik sudah diberikan tontonan politik yang alot dimana pemprov DKI terlihat mempunyai hubungan yang amat mesra dengan DPRD. Beberapa nama beken muncul dan masyarakat menjadi melek terhadap nama-nama para pejabat pemprov maupun para pejabat DPRD yang selama ini masyarakat masa bodoh. Tarik ulur pengesahan anggaran, penerapan KJP dan KJS, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan pemprov DKI yang terlihat salah dimata anggota Dewan.

Namun dengan semakin tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres, meskipun beliau sudah berulang kali menyatakan keengganannya untuk menduduki kursi tersebut, terlihat bila tekanan terhadap kubu Jokowi-Ahok semakin kencang. Sehingga wajarlah bila publik menilai apabila tekanan-tekanan yang muncul dipermukaan hanyalah pesanan-pesanan dari pihakk-pihak yang merasa dirugikan atau terancam dengan kehadiran Jokowi.

Hal ini memang wajar mengingat ada wacana yang mengemuka di obrolan para pengamat di acara TVRI beberapa waktu lalu dimana dalam acara tersebut para pengamat dan pekerja seni menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk menduduki kursi kepresidenan. Salah satu tema yang diangkat dalam obrolan tersebut adalah kemungkinan bila Jokowi yang meskipun berulang kali menolak untuk di usung menjadi presiden, akan mendapatkan dorongan secara terbuka oleh semua rakyat Indonesia untuk menduduki kursi panas tersebut!. Dikatakan dalam obrolan tersebut bila kinerja Jokowi tetap seperti ini, besar kemungkinan malah kekuatan rakyat atau People Power yang akan memaksa Jokowi menjadi Presiden. Mungkinkah itu? Wallohu a'lam.

People power adalah padanan kata yang tenar setelah terjadi revolusi di Filipina dimana Corazon Aquino berhasil menggguling diktator Marcos berkat dukungan jutaan rakyat yang turun ke jalan. Ungkapan ini yang ternyata muncul di publik. Apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti di Filipina seperti perkiraan para pengamat di TVRI? Masyarakat banyak mendukung sudah jelas, namun bila masyarakat turun ke jalan belum tentu juga.

Kenapa demikian? lagi-lagi masalah kinerja yang saat ini mendapatkan sorotan dari publik. Baru-baru ini beberapa pengamat tiba-tiba muncul dan vokal memberikan kritikannya terhadap kebijakan-kebijakan pemprov. Katakanlah Faisal Basri Batubara, seorang pengamat yang sebelumnya adalah saingan dari Jokowi-Ahok dalam pilgub kemarin. Hal yang dia sorot adalah pemanfaatan dana CSR yang menurutnya fatal dan salah kaprah oleh pemprov DKI. Malah dia menyatakan bila Jokowi-Ahok bisa di tuntut di Mahkamah Agung. Menurutnya, dengan penggunaan CSR seperti sekarang, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beliaupun menambahkan supaya daftar pemberi CSR dan pemanfaatannya supaya dibuka secara online sebagai wujud transparasi. "Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," demikian katanya sesuai apa yang dilansir di Kompas.

Munculnya kritikan di atas ternyata direspond terbalik oleh publik pembaca. Mereka serta merta menyatakan bila dana CSR sekarang lebih jelas terlihat gunanya untuk apa dibanding masa-masa pemerintahan Gubernur yang lalu yang tidak jelas untuk apa. Sebut saja bangku-bangku sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, isi perabot rumah tangga di beberapa rusun, dan sebentar lagi pembenahan-pembenahan taman, itu semua adalah hasil yang digembar-gembor merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR.

Belum usai issue ini, publik kembali disuguhkan kritik tentang berita bila dana blusukan dari Jokowi-Ahok sekitar 26.6 Milyar, yang ternyata nilainya lebih tinggi dibanding dana blusukan Foke yang berjumlah total Rp. 17.6 Milyar per tahunnya. Lembaga yang melakukan kritik kali ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA). Lagi-lagi Ahok membantah hal ini dan menantang untuk buka-bukaan secara terbuka mana dana yang dimarkup dan detail dana yang digunakan dalam blusukan. Basuki mengkomentari dengan pedas bila FITRA hanya ketakutan karena pamor Jokowi melesat sebagai capres. 

"Fitra enggak usah takutlah. Pak Jokowi tidak pengin jadi presiden, kok. Takut banget gitu, loh," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013). 

Dua isu di atas masih hangat, namun kembali kebijakan Jokowi mendapatkan kritik ketika ketegasannya untuk menertibkan PKL terutama PKL Pasar Minggu kembali menuai badai. Kali ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL. Diberitakan sebelumnya Jokowi telah menemui preman-preman Pasar Minggu untuk mencari solusi penertiban PKL di Pasar Minggu. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan APKLI bergerak. Memang dalam pernyataannya APKLI tidak serta merta menyalahkan Jokowi, mereka juga menyatakan bila DPRD ada andil salah sehingga membuat masalah PKL ini terkatung-katung dari jaman ke jaman. Namun seperti kita ketahui bersama, DPRD tentunya akan senang hati dan haus dengan aduan seperti ini, mereka bisa menggunakannya sebagai amunisi baru untuk menekan Jokowi-Ahok setelah sebelumnya mereka telah berhasil membuat pansus Monorel dan pansus MRT, pansus-pansus yang kembali dikecam dengan pedas oleh Ahok sebagai lahan mencari duit saja.

Hujan rintik melanda ibu kota dimana-mana, namun hujan di balaikota terlihat lebih seru dibanding hujan biasa. Namun pernyataan Ahok bahwa, "kami tidak perduli mau dipilih lagi atau tidak", yang penting bekerja untuk rakyat - tentunya akan semakin menambah hujan yang ada.(nm)

Sumber: dari berbagai sumber

Read More

HARTA, TAHTA DAN WANITA FATHANAH

HARTA, TAHTA DAN WANITA FATHANAH - Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan dugaan kasus suap kuota impor daging baru-baru ini. Bukan suap impor dagingnya yang paling seru, namun justru kasus lainnya yang ternyata melibatkan banyak wanita yang diduga ikut 'menikmati' uang suap kuota impor daging sapi. Adalah Ahmad Fathanah yang diduga telah melakukan suap kuota impor daging sapi.

Sedikitnya ada 20 wanita yang menerima aliran dana dari rekening Fathanah sebagaiman disebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Nilai aliran dana tersebut bervariasi, mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 1 miliar. Seakan tak pernah berhenti berita korupsi terus mewarnai media di Indonesia. Kini, KPK pun terus menelusuri aliran dana dari Fathanah. Sejauh ini, KPK baru mengungkap enam wanita yang menerima uang Fathanah. Mereka adalah Maharani Suciyono, Ayu Azhari, Vitalia Shesya, Sefti Sanustika, Tri Kurnia Puspita, dan Dewi Kirana.

Tanpa malu-malu, Maharani Suciono mengakui diajak berhubungan intim oleh tersangka kasus suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien Jakarta. Atas 'service'-nya tersebut, Maharani mendapat Rp. 10 juta.

Begitulah sahabat Obrolan Politik. TAHTA, WANITA DAN HARTA selalu menjadi pemanis yang menggiurkan siapa saja dalam kehidupan ini. Mulai dari panggung politik, ekonomi, entertainment dan lain-lain. Nilai-nilai moral dan nurani telah lama mati. Diabaikan. Sahabat Obrolan Politik, pada akhirnya orang yang tidak memiliki mental dan moral mulia harus turun dari panggung untuk digantikan dengan yang lebih baik.

Read More

EYANG SUBUR DAN BURSA CAPRES 2014

EYANG SUBUR DAN BURSA CAPRES 2014 - Munculnya nama Eyang Subur ke permukaan publik lewat media diawali oleh keluhan Adi Bing Slamet dan Arya Wiguna yang mengaku telah menjadi korban ajaran sesat dari Eyang Subur. Mengapa akhirny ia pun tergiur nekat masuk bursa Capres 2014? 

Tokoh fenomenal Eyang Subur yang memiliki 9 orang istri dan banyak murid diduga telah mengajarkan ilmu sesat pesugihan kepada para muridnya untuk mendatangkan uang. Banyak artis yang mengaku sudah menjadi korban ilmu sang Eyang, ada pula yang pelawak yang merasa telah dibantu oleh sang Eyang. Namun kenyataan yang ditemui oleh MUI dari hasil penyelidikan dan penelitian, menurunkan fatwa Eyang Subur sebagai dukun sesat.  Stempel dukun sesat yang disematkan oleh MUI membuat istri-istri Eyang Subur justru ingin menuntut balik MUI. Namun MUI menanggapi hal itu dengan santai.

Kondisi 'keterkenalan' Eyang Subur ini membuat pihak Eyang Subur banting stir ingin ikutan nyapres lewat Partai Demokrat. Partai Demokrat yang akhir-akhir ini menurun elektabilitasnya justru hanya mendapatkan Eyang Subur yang membawa popularitas. Akankah Partai Demokrat cukup pede mengangkut sang Eyang untuk ikut bursa capres 2014? 

Pengamat menilai kondisi elektabilitas PD yang semakin buruk justru akan semakin diperparah dengan masuknya Eyang Subur. Elektabilitas Eyang Subur jelas merupakan pertanyaan besar. Pengamat pun menilai Eyang Subur hanya mencari sensasi dan berusaha mengalihkan isu dukun sesatnya menyusul ditolaknya keinginannya untuk berdamai oleh Adi Bing Slamet.

Arya Wiguna yang semakin terkenal dengan 'Demi Tuhan'nya justru mempatenkan Demi Tuhannya menjadi sebuah lagu. Hmmm...akankah Eyang Subur ini jadi Presiden RI?

Read More

FENOMENA GENG MOTOR BRUTAL

FENOMENA GENG MOTOR BRUTAL - Akhir-akhir ini geng motor melakukan aksi-aksi yang semakin brutal dan mengganggu ketentraman masyarakat umum. Keberadaan geng motor ini seolah-olah terbiarkan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Apa latar belakang munculnya geng motor ini? Semakin besarnya 'organisasi' ilegal ini menyebabkan aparat kewalahan mengamankannya. Geng motor ini muncul sebagai fenomena baru di tengah-tengah masyarakat. Aksinya semakin hari semakin meresahkan. Mulai dari ketua geng yang bebas meniduri anggota geng motor cewek maupun tindakan bejat amoral lainnya.

Aksi kebut-kebutan di jalan raya, konvoi di jalur lintas umum yang menghambat lalu lintas ataupun balap liar seakan menjadi pemandangan lazim karena tak tersentuh secara intensif dari aparat penegak hukum. Keberadaan geng motor ini semakin besar sehingga semakin terstruktur namun tanpa tujuan mulia atau kontribusi positif bagi masyarakat. Aksi-aksi dan keberadaannya justru  cenderung meresahkan masyarakat. Perilaku negatif tanpa sopan santun dijalan raya jelas merugikan pengguna jalan lainnya. 

Berikut beberapa aksi negatif yang sering terjadi saat ini sehubungan dengan geng motor ini :

1. Kebut-kebutan di jalan raya

2. Balap liar di tempat umum

3. Merampok motor milik orang lain di tempat umum

4. Memperkosa gadis 

5. Mengganggu ketertiban umum

6. Tidak menghidupkan lampu saat berkendara dimalam hari

7. Lain-lain

Hal ini tentu sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya para pengguna jalan.

Keberadaan geng motor ini merupakan celah masuknya tindak kejahatan dan kriminal lainnya seperti narkoba, perkosaan, perampokan, pencurian bahkan pembunuhan.

Apa penyebab muncul dan maraknya geng motor ini. Berikut ini penyebab maraknya geng motor di Indonesia.

1. Tidak adanya sarana olah raga motor yang memadai

2. Kurang maksimalnya wadah yang ada untuk memfasilitasi bakat dan kemampuan

3. Lemahnya aparat penegak hukum

4. Kurangnya perhatian para orang tua dalam membentuk karakter anak-anaknya yang merupakan bagian terkecil dalam keluarga

5. Tidak maksimalnya peran masyarakat dalam membentuk karakter bangsa

6. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam membuat peraturan dan penegakan hukumnya

Sebelum semakin besar permasalahan yang dihadapi sebaiknya semua pihak harus menaruh perhatian besar terhadap bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa ini yang notabene merupakan calon pemimpin dimasa datang.

Read More

WANITA CANTIK, POLITISI, ARTIS PULA, SEMPURNAKAH MEREKA?

WANITA CANTIK, POLITISI, ARTIS PULA - Artis jadi caleg tidak hanya didominasi oleh kaum hawa. Kaum wanita dari kalangan artis justru banyak yang ditemui di dunia politik Indonesia. Venna Melinda merupakan salah seorang artis yang juga politisi. Baru-baru ini mencuat di media kisah kehidupan pribadinya seputar perceraiannya dengan suaminya Ivan. Perceraian di kalangan artis bukan lagi hal yang aneh. Hal itu jadi sesuatu yang terasa biasa-biasa saja mengingat begitu banyaknya artis yang terlibat kasus perceraian. 

Semangat Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita pada prinsipnya tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengasuh, memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Sempurnanya wanita adalah wanita yang bisa membesarkan dan mengarahkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang bermanfaat dimasa depannya, bisa menjaga harta benda milik suaminya dan tentunya bisa patuh dan hormat kepada suaminya.

Namun hal tersebut ternyata menjadi tantangan berat bagi wanita karir maupun politisi wanita ataupun artis wanita. Wanita yang memiliki penghasilan melebihi suaminya dapat dengan mudah tergoda menjadi lebih 'menguasai' dalam rumah tangga. Hal tersebut tentu sangat mengganggu peran suami.

Oleh karenanya, wanita mestinya lebih bisa melihat peranannya sebagai ibu rumah tangga sebagai hal utama yang harus dijaga dibanding karir. Perceraian yang terjadi akibat ego kedua belah pihak akan merugikan anak-anak. Anak-anak yang menerima dampaknya yang besar secara psikologis. Sering anak-anak artis yang orangtuanya bercerai justru menjadi perhatian di sekolah-sekolah mereka atau dalam kegiatan sosial mereka.

Wanita dengan peran gandanya, terkadang memang harus memilih hal utama yang harus dipilihnya ketika terjadi permasalahan dalam perjalanan karir politiknya, maupun karir pekerjaannya. jadi wanita cantik, politisi dan artis pula benar-benar luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah wanita saleha yang bisa tetap menjaga keutuhan rumah tangganya baik hubungan dengan anak-anak mereka maupun dengan sang suaminya sendiri. Menurut anda bagaimana?

Read More

DAMPAK KENAIKAN BBM

DAMPAK KENAIKAN BBM - Akhirnya BBM akan naik pada saatnya. Kenaikan BBM masih terus menjadi isu dan bahkan menjadi polemik hangat di pelbagai media. Rencana pemerintah bak gertakan sambal kepada masyarakat tentang kenaikan BBM ini. Namun masih belum kunjung diputuskan tentang kenaikan BBM ini secara konkret. Hal ini mengingat pemerintah harus betul-betul memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan terhadap kenaikan BBM nantinya.

Beberapa wacana mekanisme kenaikan BBM dengan berbagai skenario telah digulirkan. Terakhir pemerintah berencana memberikan dua harga BBM bersubsidi yaitu Rp. 4,500 per liter bagi kendaraan umum dan sepeda motor, dan Rp. 6,500 per liter bagi kendaraan mobil pribadi. Tak ayal kebijakan langkah tersebut langsung mendapat respon negatif dari masyarakat maupun pengusaha SPBU sendiri. Kerumitan mekanisme dua harga dianggap menimbulkan resiko penyelewengan yang lebih besar lagi terhadap BBM bersubsidi.

Disisi lain ketika pemerintah menaikkan hanya satu harga yaitu Rp. 6,500 per liter juga mendapat kritikan dari Politisi yang berseberangan dimana pemerintah dianggap hanya mencari gampangnya saja. Waktu terus bergulir. Pemerintah harus arif dalam mengambil langkah yang tepat dan menaikkan harga BBM bersubidi secara terukur dan mekanisme yang mudah diikut oleh masyarakat namun meningkatkan keefektifan dalam mengendalikan BBM bersubsidi tersebut.

Menjamurnya jumlah SPBU diberbagai tempat justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Berbagai kebocoran BBM bersubsidi yang terjadi melalui penyelundupan BBM bersubsidi diarea perbatasan dengan negara asing justru semakin marak. Beberapa kali petugas menangkap beberapa kapal yang mengangkut BBM bersubsidi yang hendak dibawa keluar negeri di perairan Kepulauan Riau. Hal ini sangat disayangkan. Ada pihak-pihak tertentu yang masih bebas melakukan kegiatan haram tersebut sedangkan rakyat terus dirongrong kenaikan BBM bersubdisi yang ditakuti berdampak kepada kenaikan harga barang konsumsi secara masif. Akibatnya daya beli masyarakat menurun tajam.

Kenaikan BBM bersubsidi dinilai oleh sebagian pihak dirasa sudah terlambat. Kesenjangan harga yang semakin jauh menyebabkan pemerintah semakin gamang menaikkan harga BBM. Sehingga hal ini menjadi simalakama tahun politik.

Kalau kenaikan BBM memang harus dilakukan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM tersebut tidak secara drastis. Dilakukan dengan mekanisme yang mudah, cukup satu harga. Katakanlah kenaikan sebesar Rp. 500 per liter. Sehingga menjadi Rp. 5.000 per liter hal ini dirasa tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor sambil melihat kestabilan ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri beban terhadap APBN bisa semakin dikurangi.

Read More

ARTIS JADI CALEG

ARTIS JADI CALEG - Perkembangan politik di Indonesia terus bergulir. Akhir-akhir ini hangat dibicarakan tentang artis jadi caleg. Elektabilitas dan Popularitas merupakan beberapa faktor penting penentu keberhasilan parpol meraih sebanyak-banyaknya suara dari masyarakat. Sementara artis sudah pasti memiliki popularitas di mata masyarakat. Sudah dikenal di masyarakat. Namun apakah mereka juga punya elektabilitas? Belum tentu. Tergantung pribadi mereka masing-masing. Apakah yang menentukan keberhasilan artis jadi caleg? Mari sama-sama kita simak tulisan Obrolan Politik kali ini.

ALASAN ARTIS JADI CALEG

Banyak faktor yang bisa mendorong artis jadi caleg. Pandangan masyarakat terkadang miring tentang motivasi dasar seorang artis jadi caleg. Bagi artis senior dicibir bahwa mereka banting setir jadi caleg karena sudah tidak lagi populer atau popularitas yang sudah mulai berkurang terdesak oleh artis yang lebih muda. Sedangkan bagi mereka yang artis muda jadi caleg yang sedang naik daun dianggap masyarakat karena memanfaatkan aji mumpung. Mumpung lagi tenar, kenapa tidak jadi caleg saja.

Hasil analisa Obrolan Politik tentang alasan mengapa artis mau jadi caleg antara lain :

1. Mendapat tawaran parpol dan iming-iming posisi caleg yang bagus

2. Popularitas sudah berkurang, mencoba peruntungan nasib menjadi caleg

3. Latar belakang pendidikan yang sebetulnya mendukung untuk menjadi caleg

4. Dorongan idealisme untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia

5. Memanfaatkan popularitas kearttiasannya untuk mencari simpati masyarakat

6. 

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ARTIS JADI CALEG

Meskipun artis memiliki popularitas ada faktor-faktor yang harus diperhatikan seorang caleg yang ingin berhasil jadi caleg. Sahabat OP (obrolan politik) bisa memperhatikan faktor-faktor berikut :

1. Tujuan utama artis jadi caleg. 

Apa yang hendak dicapainya harus spesifik

2. Mempunyai karakter kuat sebagai politisi. 

Artis yang memiliki karakter yang kuat sebagai politisi akan mendapat perhatian masyarakat daripada yang hanya memanfaatkan popularitas belaka tanpa disertai karakter yang  kuat

3. Pendidikan politik yang memadai. 

Artis yang jadi bacaleg harus membekali diri mereka dengan pendidikan politik sehingga tidak blank istilahnya, mengetahui update terbaru tentang masalah politik yang dihadapi saat ini. Sehingga dialog ke masyarakat lebih nyambung

4. Memiliki Dana yang cukup

Walau bagaimanapun juga dana merupakan hal penting untuk bisa menggerakkan motor politik meskipun bagi seorang artis sekalipun.

Demikian sahabat OP, beberapa hal tentang artis jadi caleg. Pandangan skeptis tidak perlu kepada artis jadi caleg. Sebab mereka juga bisa punya potentsi untuk jadi caleg yang berhasil membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Read More

CALEG PEREMPUAN JANGAN DIANGGAP PELENGKAP?

CALEG PEREMPUAN JANGAN DIANGGAP PELENGKAP - Peran perempuan tak bisa dinilai sebagai pelengkap, pun begitu dengan calon legislator perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia banyak dialami perempuan karena itu penting mendorong perempuan ke pemilu dan terpilih ke parlemen untuk hasilkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan aktivis perempuan, Ninik Rahayu pada diskusi "Caleg Perempuan,  Dilema antara Peran Utama atau Aksesoris" di DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Jakarta, Rabu (24/4).

"Peran perempuan masih tdak dianggap sama sekali, dalam hal penanganan konflik, padahal peran perempuan itu sangat strategis," ucap Ninik.

Mewakili Komnas Perempuan, Ninik bersama lembaganya menyikapi serius isu caleg perempuan yang hanya dianggap sebagai pelengkap. Penting peran perempuan untuk mengawal advokasi kebijakan-kebijakan, agar kondusif nasional maupun daerah.

Ninik berujar, isu pelanggaran HAM itu banyak yang terjadi kepada kaum perempuan. Karena itu menurutnya wajib perempuan masuk ke dalam dunia politik, agar bisa memperjuangkan masalah diskriminatif.

"Karena yang mengetahui dan merasakan diskrimnasi itu perempuan, karenanya penting perempuan memasuki di dunia politik," ujar Ninik.

Ninik mengungkapkan, menurut catatannya, baru satu hari penutupan pendaftaran bakal calon legislator (bacaleg) oleh KPU Senin (22/4) kemarin, yang bersamaan 8 partai menyerahkan bacalegnya dalam satu hari tersebut, sudah banyak rasa skeptis kepada bacaleg perempuan.

"Baru satu hari diserahkan daftar calon-calon itu ke KPU, tapi olok-oloknya luar biasa," ungkap Ninik.

Ninik menyarankan, kepada seluruh kader politik perempuan tak perlu berkecil hati terhadap isu skeptis yang mungkin sengaja disebarkan terhadap caleg-caleg perempuan.

"Kita sebagai perempuan tidak perlu menyerang olok-olokan itu. Kita harus tunjukkan, benarkah perempuan ini berkualitas apa hanya untuk pemenangan pemilu," pungkas Ninik. [Taufiq]

Read More

ATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014 SEGERA TERBIT?

ATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014 SEGERA TERBIT? Dana kampanye pemilu 2014 perlu diatur dalam aturan perundangan khusus untuk mencegah terjadinya politik uang dan tidak sehat terhadap dunia perpolitikan di Indonesia.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay meski aturan batasan dana kampanye sudah ada seperti pada UU Nomor 8 tahun 2012, namun KPU memiliki kewenangan ikut mengatur hal tersebut.


"Pengaturan dana sudah eksplisit. Ada batasan jumlah sumbangan dari perseorangan, badan usaha dan juga pengelolaannya," jelas Hadar kepada wartawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/02/2013).

"KPU diberikan otoritas untuk mengawasi pelaksanaan. Ada peraturan KPU tentang kampanye. Nanti KPU akan mengeluarkan aturan dana kampanye," lanjutnya.

Dikatakan dia, peraturan mengenai dana kampanye tidak hanya untuk Parpol namun juga diterapkan kepada anggota DPD dengan memiliki batasan yang telah diatur.

Lebih lanjut dia, nantinya Parpol diwajibkan untuk terbuka dengan mencatat seluruh sumbangan yang masuk ke partai tersebut. Tak hanya itu, mereka juga harus mempublikasikan kepada publik untuk ke depannya bisa dilakukan audit terhadap dana itu.

"Mekanisme yang disiapkan partai berkewajiban untuk mencatat jumlah sumbangan. Daftar ini harus dibuka ke publik, nanti akan ada audit," tuntasnya.

Mahalnya biaya politik berpotensi menyebabkan pertarungan sengit yang tidak sehat dalam pemilu 2014 dimana pertarungan politik pencitraan diperkirakan masih kental. Namun masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilih caleg yang berkualitas.

Read More

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan Daftar Nama Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang lolos dan tidak lolos verifikasi administrasi Tahap II. Dari hasil verifikasi, maka KPU RI telah menetapkan 16 Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi Tahap II.  Dan 18 Partai Politik lainnya dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi.

Dari 16 Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi Tahap II, adalah sebagai berikut :

1. Partai Nasdem
2. PDIP
3. PKB
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Hanura
6. PAN
7. Partai Golkar
8. PKS
9. Partai Gerindra
10. Partai Demokrasi Pembaruan
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
12. Partai Demokrat
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
15. Partai Peduli Rakyat Nasional
16. Partai Persatuan Nasional

Sementara 18 Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi Tahap II, adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen
5. Partai Karya Republik
6. Partai Nasional Republik
7. Partai Buruh
8. Partai Damai Sejahtera
9. Partai Republika Nusantara
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

Setelah KPU RI menetapkan Daftar Nama Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang lolos dan tidak lolos verifikasi adminstrasi Tahap II, maka KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi tersebut. Pada verifikasi faktual nanti kita akan buktikan apakah seluruh dokumen yang diserahkan Partai Politik itu, ada secara fisik atau tidak. Verifikasi faktual akan dilakukan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan KPU RI akan berangkat ke 33 Provinsi untuk mengantar berkas dan melakukan supervisi untuk pelaksanaan verifikasi faktual nanti, ujarnya.

KPU RI meminta kepada Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi Tahap II segera mempersiapkan diri. Sebab masa perbaikan untuk verifikasi faktual hanya satu kali sebelum akhirnya diputuskan oleh KPU. KPU kembali menegaskan bahwa pengunduran jadwal pengumuman bukan karena adanya tekanan politik ataupun negosiasi politik dengan pihak tertentu. 

Pengunduran pengumuman Daftar Nama Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang lolos dan tidak lolos verifikasi administrasi Tahap II itu, semata-mata untuk mencermati kembali data-data yang diserahkan oleh Partai Politik. KPU RI melakukan pengunduran murni karena pertimbangan kelengkapan data. Misalnya data kartu tanda anggota (KTA), parpol baru menyerahkannya diakhir masa perbaikan, sementara jumlahnya banyak. Ada puluhan juta data yang harus dicermati, jelasnya. Pengunduran jadwal itu juga tidak melanggar undang undang dan yang tidak boleh diubah itu jadwal pemungutan suara, kata KPU RI. 

Landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-X/2012 pada Bagian Pertimbangan Hukum pada sub bagian Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012. Dalam putusan MK itu menyebutkan dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara.

KPU melakukan verifikasi faktual di tingkat pusat sampai 21 November 2012, sementara di tingkat Provinsi sampai 28 Desember 2012 dan di tingkat Kabupaten/Kota sampai 20 Desember 2012. Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dilaksanakan 29 Desember 2012 sampai 8 Januari 2013 dan pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 9 sampai 11 Januari 2013.

Demikian informasi yang dapati dihimpun Obrolan Politik untuk partai politik peserta pemilu 2014 yang akan meramaikan ajang demokrasi dan dunia perpolitikan di Indonesia.

Read More

KARTINI WAKILI SELURUH PEJUANG WANITA INDONESIA

KARTINI WAKILI SELURUH PEJUANG WANITA INDONESIA - Setiap tanggal 21 April, kita memperingati hari Kartini, salah seorang pejuang wanita yang gigih memperjuangkan peranan wanita dalam politik, negara, ekonomi dan segala bidang. Hari Kartini pada prinsipnya bukan hanya untuk mengenang Kartini namun juga pejuang wanita lainnya yang telah ikut memainkan peranan penting dalam kemajuan dan emansipasi wanita Indonesia.

Ada banyak pejuang wanita Indonesia, namun disini kami mencoba mengulas 7 pejuang yang dikenal luas masyarakat Indonesia sebagai tokoh pejuang wanita Indonesia. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Mari sama-sama kita simak tulisan berikut ini yang kami dapat dari berbagai sumber.

7 PAHLAWAN WANITA INDONESIA

1. Raden Ajeng Katini

R.A Kartini lagir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, pahlawan nasional yang lahir dari kalangan Priayi kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat seorang Bupati Jepara, dan keturunannya pernah di telusuri bahwa ia adalah salah satu keturunan dari Sri Sultan Hangkubowono IV. Anak ke – 5 dari 11 bersaudara ini memperjuangkan pendidikan gratis di daerah Jepara dan Rembang yang dikhususkan untuk para kaum putri yang ada pada saat itu. 

Door Duistermis tox Licht, Habis Gelap Terbitlah Terang, itulah judul buku dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang terkenal. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya.

Upaya dari puteri seorang Bupati Jepara ini telah membuka penglihatan kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu sekolah-sekolah wanita lahir dan bertumbuh di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun telah lahir menjadi manusia seutuhnya.

Di era Kartini, akhir abad 19 sampai awal abad 20, wanita-wanita negeri ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh/suami sendiri, dan lain sebagainya.

Kartini hanya sempat memperoleh pendidikan sampai E.L.S. (Europese Lagere School) atau tingkat sekolah dasar. Setamat E.L.S, Kartini pun dipingit sebagaimana kebiasaan atau adat-istiadat yang berlaku di tempat kelahirannya dimana setelah seorang wanita menamatkan sekolah di tingkat sekolah dasar, gadis tersebut harus menjalani masa pingitan sampai tiba saatnya untuk menikah. 

2. Cut Nyak dhien (Perempuan Aceh Berhati Baja)

Cut Nyak Dien merupakan salah satu dari perempuan berhati baja yang di usianya yang lanjut masih mencabut rencong dan berusaha melawan pasukan Belanda sebelum ia akhirnya ditangkap. Pahlawan Kemerdekaan Nasional kelahiran Lampadang, Aceh, tahun 1850, ini sampai akhir hayatnya teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Wanita yang dua kali menikah ini, juga bersuamikan pria-pria pejuang. Teuku Ibrahim Lamnga, suami pertamanya dan Teuku Umar suami keduanya adalah pejuang-pejuang kemerdekaan bahkan juga Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Ketika Lampadang, tanah kelahirannya, diduduki Belanda pada bulan Desember 1875, Cut Nyak Dien terpaksa mengungsi dan berpisah dengan ayah serta suaminya yang masih melanjutkan perjuangan. Perpisahan dengan sang suami, Teuku Ibrahim Lamnga, yang dianggap sementara itu ternyata menjadi perpisahan untuk selamanya. Cut Nyak Dien yang menikah ketika masih berusia muda, begitu cepat sudah ditinggal mati sang suami yang gugur dalam pertempuran dengan pasukan Belanda di Gle Tarum bulan Juni 1878.

Cut Nyak Dien diputuskan mejadi Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno.

3. Cut Nyak Meutia

Cut Nyak Meutia, wanita asal Nangroe Aceh Darussalam, yang terus berjuang melawan Belanda hingga tewas diterjang tiga peluru di tubuhnya. Wanita kelahiran Perlak, Aceh, tahun 1870, ini adalah seorang Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang hingga titik darah penghabisan tetap memegang prinsip tak akan mau tunduk kepada kolonial.

Sebelum Cut Nyak Meutia lahir, pasukan Belanda sudah menduduki daerah Aceh yang digelari serambi Mekkah tersebut. Perlakuan Belanda yang semena-mena dengan berbagai pemaksaan dan penyiksaan akhirnya menimbulkan perlawanan dari rakyat. Tiga tahun sebelum perang Aceh-Belanda meletus, ketika itulah Cut Nyak Meutia dilahirkan. Suasana perang pada saat kelahiran dan perkembangannya itu, di kemudian hari sangat memengaruhi perjalanan hidupnya.

Perang terhadap pendudukan Belanda terus berkobar seakan tidak pernah berhenti. Cut Nyak Meutia bersama suaminya Teuku Cik Tunon langsung memimpin perang di daerah Pasai. Perang yang berlangsung sekitar tahun 1900-an itu telah banyak memakan korban baik dari pihak pejuang kemerdekaan maupun dari pihak Belanda.

Pasukan Belanda yang mempunyai persenjataan lebih lengkap memaksa pasukan pejuang kemerdekaan yang dipimpin pasangan suami istri itu melakukan taktik perang gerilya. Berkali-kali pasukan mereka berhasil mencegat patroli pasukan Belanda. Di lain waktu, mereka juga pernah menyerang langsung ke markas pasukan Belanda di Idie.

Bersama suaminya, tanpa kenal takut dia terus melakukan perlawanan. Namun naas bagi Teuku Cik Tunong, suaminya. Suatu hari di bulan Mei tahun 1905, Teuku Cik Tunong berhasil ditangkap pasukan Belanda. Ia kemudian dijatuhi hukuman tembak.

4. Raden Dewi Sartika

Dewi Sartika (Bandung, 4 Desember 1884 – Tasikmalaya, 11 September 1947), tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan, diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia tahun 1966.

Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priyayi Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika, ke sekolah Belanda pula. Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya (kakak ibunya) yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya dari berkat didikan seorang nyonya Asisten Residen bangsa Belanda.

Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 di Tasikmalaya, dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon-Desa Rahayu Kecamatan Cineam. Tiga tahun kemudian dimakamkan kembali di kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karang Anyar, Bandung.

5. Siti Aisyah We Tenriolle. 

 Wanita ini bukan hanya dikenal ahli dalam pemerintahan, tetapi juga mahir dalam kesusastraan. B.F. Matthes, orang Belanda yang ahli sejarah Sulawesi Selatan, mengaku mendapat manfaat besar dari sebuah epos La-Galigo, yang mencakup lebih dari 7.000 halaman folio. Ikhtisar epos besar itu dibuat sendiri oleh We Tenriolle. Pada tahun 1908, wanita ini mendirikan sekolah pertama di Tanette, tempat pendidikan modern pertama yang dibuka baik untuk anak-anak pria maupun untuk wanita.

6. Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu ( 4 Januari 1800 – 2 Januari 1818). Martha Christina Tiahahu adalah seorang gadis dari Desa Abubu di Pulau Nusalaut. Lahir pada tanggal 4 Januari 1800, anak dari Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga sebagai teman perjuangan dari Thomas Matulessy Kapitan Pattimura dalam perang Pattimura tahun 1817 melawan Belanda.

Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dari peperang dan jiwanya yang terkenal dengan pantang mundur. Penampilan dari pahlawan nasional ini selalu membuat rambutnya yang panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain berang (merah) yang di lingkarkan di kepalannya. Ia tetap mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran baik di Pulau Nusalaut maupun di Pulau Saparua, tidak mengenal siang dan malam ia selalu ada dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi semangat kepada kaum wanita yang ada pada saat itu agar ikut membantu kaum pria disetiap medan pertempuran dan berdampak pada Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang. Di Kapal Perang Eversten, Martha Christina Tiahahu menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer jasadnya dilemparkan di Laut Banda menjelang tanggal 2 Januari 1818. Menghargai jasa dan pengorbanan, Martha Christina dikukuhkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

7. Nyi Ageng Serang (1752 – 1828 )

Nyi Ageng Serang yang bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi yang di perkirakan lahir pada tahun 1752, adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah putri dari Pangeran Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari kerajaan Mataram tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Grobogan-Sragen. Ayahnya Pangeran Natapraja adalah panglima perang dari Sultan Hamengku Buwono I yang yang melawan pemerintahan kolonial di daerah Serang, dan pada saat itu juga Nyi Ageng Serang sudah dibawa dan ikut ayahnya berperang ketika ia masih anak – anak.

Dikabarkan bahwa Nyi Ageng Serang adalah salah satu keturunan Sunan Kalijaga, dan juga ia juga mempunyai keturunan seorang Pahlawan nasional yaitu Soewardi Soerjaningrat atau biasa di kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ketika perang Diponegoro meletus, Nyi Ageng Serang turut serta dan didampingi oleh menantunya Raden Mas Pak-pak yang juga ikut bertempur melawan Belanda. Nyi Ageng bertempur dan memimpin pasukannya dari tandu karena usianya yang sudah mencapai 73 tahun. Setelah 3 tahun ikut membantu Pangeran Diponegoro, Nyi Ageng Serang mengundurkan diri dari medan perang dan digantikan oleh menantunya Raden Pak-Pak. Dan tidak lama setelah itu pada tahun 1828 ia menutup usianya dan dimakamkan di Kalibawang, Kulon Progo.

Demikian ulasan pahlawan dan pejuang wanita Indonesia. Jadi bukan hanya R.A. Kartini saja yang memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Kini wanita dan politik bukan lagi sesuatu yang baru baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Selamat hari Kartini. Semoga tulisan ini  menambah wawasan kita bersama.

Read More