PENYEBAB TENSI POLITIK PADA PILPRES 2014 TERTINGGI DALAM SEJARAH

Tensi politik menjelang dan pasca pilpres 2014 yang berlangsung 9 Juli 2014 sangat tinggi. Tingginya tensi politik ini melibatkan sentimen tidak hanya dikalangan elit politik namun juga di kalangan rakyat akar rumput. Dampak positifnya adalah tingkat partisipasi rakyat yang semakin meningkat dibanding dengan pemilu pada periode-periode sebelumnya. Pilpres 2014 benar-benar telah membuat rakyat melek politik. Pasalnya dalam pilpres tahun ini banyak terjadi pergulatan politik dimana hanya ada dua pasangan capres cawapres.

HANYA ADA DUA PASANG CAPRES DAN CAWAPRES

Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan terkenal dengan salam satu jari dengan mengacungkan telunjuk.  Di lain kubu, Joko Widodo yang merupakan Gubernur DKI nonaktif berpasangan dengan Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 dengan nomor urut 2 dan terkenal dengan salam 2 jari yaitu mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah.

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh partai pemenang pileg 2014 yaitu PDIP yang kemudian berkoalisi dengan PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI yang keseluruhan total suara di DPR hanya sekitar 40%. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Partai Gerinda, PKS, PPP, Golkar, PAN, PBB dengan total perolehan suara di pileg 2014 berkisar 60%. Belakangan, meskipun Partai Demokrat secara resmi bersikap netral namun ketua harian mengatakan mendukung Capres Prabowo Hatta.

Partai Golkar sebetulnya merupakan partai kedua yang memperoleh suara terbanyak di pileg 2014 setelah PDIP. Namun ternyata capres dari Golkar yaitu Abu Rizal Bakri (ARB atau akrab dipanggil Ical) tak mendapat repson dari rakyat sehingga gagal untuk men-capres dan malah memilih berkoalisi dengan Prabowo Hatta.

Di DPR periode 2014-2019, komposisi Koalisi Merah Putih, jika tak berubah, terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR.

Sedangkan koalisi pro Jokowi, yang selama ini dikenal tanpa syarat, terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR.

Berikut hasil perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif (pileg) 2014

Partai Nasdem 8.402.812     6,72 persen

PKB                11.298.957    9,04 persen

PKS                8.480.204     6,79 persen

PDI Perjuangan 23.681.471  18,95 persen

Golkar             18.432.312   14,75 persen

Gerindra          14.760.371   11,81 persen

Demokrat        12.728.913   10,19 persen

PAN                  9.481.621   7,57 persen

PPP                  8.157.488   6,53 persen

Hanura             6.579.498   5,26 persen

PBB                  1.825.750   1,46 persen

PKPI                 1.143.094   0,91 persen

PERBEDAAN PRINSIP KOALISI

Kubu Prabowo Hatta cukup penuh dengan elit politik dari berbagai partai yang memang juga lebih dominan dari segi jumlah kursi di DPR sehingga kubu ini kerap disebut Koalisi Elit Politik dan mereka menyebutnya Koalisi Merah Putih.

Sedangkan di kubu Jokowi JK yang diawal sudah memberikan persyaratan bagi partai yang ingin berkoalisi dengan PDIP harus tanpa syarat. Sehingga dengan demikian tidak ada politik transaksional di pemerintahan seperti berkoalisi dengan maksud agar mendapat jatah kursi menteri.di kabinet Jokowi JK. Oleh karenanya hal ini tidak menarik banyak minat partai politik yang umumnya mencari celah dan peluang untuk meraih kekuasaan baik di DPR maupun di pemerintahan.

Koalisi tanpa syarat ini merupakan satu terobosan yang dilakukan Jokowi JK dimana selama ini koalisi kerap dilakukan atas dasar adanya kepentingan politik dari partai pendukung sehingga politik transaksional tak dapat terelakkan. Hal ini ternyata sangat tidak menarik bagi elit partai namun sangat menarik bagi rakyat. Dengan demikian rakyat memiliki harapan kabinet dapat bekerja secara profesional, objektif dan secara penuh fokus untuk memikirkan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah kemudian koalisi lebih dikenal dengan koalisi rakyat. Banyak relawan yang melakukan kampanye di pelosok tanah air. Bahkan dalam konser 2 jari yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 5 Juli 2014, terlihat bahwa GBK berhasil dipadati oleh pendukung Jokowi-JK dimana konser tersebut asli digerakkan oleh para relawan tanpa pamrih terhadap biaya yang telah dikeluarkan.

KAMPANYE HITAM

Dalam masa kampanye jelas terlihat tim sukses (timses) kedua kubu berjuang untuk meraih dukungan dan simpati rakyat. Namun sangat disayangkan bahwa dalam perebutan simpati rakyat itu telah diwarnai aksi-aksi yang tidak terpuji seperti yang paling marak, kampanye hitam.

Kampanye hitam kerap dilancarkan oleh timses dan pendukung capres dan cawapres untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dampak kampanye hitam ini jelas sangat merugikan dan sempat menurunkan elektabilitas capres dan cawapres. 

LITERASI INFORMASI

Masyarakat dituntut melek politik dan jeli di dalam mencermati situasi politik yang berkembang termasuk jeli dalam mencerna dan menyaring informasi yang valid dari info yang diperolehnya yang tersebar baik melalui media maupun informasi informal di masyarakat.

Informasi yang disebar melalu media sosial tampil sangat menawan dan meyakinkan kepada publik khususnya pengguna media sosial seperti facebook, twitter, situs berita online, bbm, whatsapp, dan lain-lain.

Namun apabila rakyat kembali kepada hati nurani dan rajin untuk mengkroscek informasi tersebut maka bisa terhindar dari konsumsi informasi yang tidak valid atau bahkan terhindar dari ikut menyebarkan informasi yang tidak benar ke media sosial.

PERAN MEDIA

Tingginya tensi politik pada pilpres kali ini tak terlepas dari peran serta media. Tak pelak lagi media pun ikut-ikutan terseret ke arus salah satu dari dua kutub politik. Pertarungan koalisi elit dengan koalisi rakyat betul-betul menyedot perhatian rakyat Indonesia sehingga mereka yang biasanya lebih apatis dan memilih golput namun kali ini tergerak untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada pilpres 9 Juli 2014.

Media sebagai alat yang sangat efektif dalam kampanye capres ternyata telah sangat mempengaruhi pandangan politik rakyat. Namun karena sebagian media yang ada di Indonesia dimiliki oleh konglomerat yang juga ikut dalam kancah politik, maka media kerab digunakan diluar proporsinya dalam memberikan informasi yang faktual tentang materi kampanye pasangan capres cawapres.

Sebut saja media sosial dan online serta stasiun televisi swasta seperti TV One milik ARB, RCTI dan seluruh MNC TV yang tergabung dalam MNC Group milik Harry Tanoe berada di kubu Prabowo Hatta.  Sefangkan dikubu Jokowi-JK hanya ada Metro TV milik Surya Paloh Ketum Parta Nasdem.

Kampanye hitam yang mendera kubu Jokowi-JK cukup masif, seperti beredarnya Tabloid Obor Rakyat dan isu-isu SARA lainnya telah mendorong media merasa bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon. Sebut saja Harian Ternama The Jakarta Post yang secara terbuka memberikan dukungannya kepada Jokowi JK yang mereka nilai perlu untuk memberikan dukungan. Media-media asing banyak pula yang mendukung kubu Jokowi JK. Tabloid Obor Rakyat memfitnah Jokowi disebar ke kalangan pesantren terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana diyakini daerah ini merupakan daerah kantung suara pasangan Capres Jokow-JK.

HARAPAN PERUBAHAN

Harapan terhadap adanya perubahan di berbagai bidang telah menjadi motivasi yang paling mendasar terhadap peran serta rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam pilpres 2014 ini. Kondisi saat ini dan keberhasilan menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia kedepannya sangat ditentukan pada pilpres periode ini.

Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung hingga 5 kali disiarkan langsung di Stasiun Televisi secara Nasional memberikan rakyat informasi tentang visi misi, kompetensi dan prestasi masing-masing pasangan capres dan cawapres. Rakyat lebih dapat menilai pasangan mana yang dipandang dapat merealisasikan visi dan misinya dengan mudah dan sesuai dengan keinginan rakyat.

Demikian beberapa penyebab tingginya tensi politik pada pilpres 2014. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat.

Sumber : berbagai sumber

Read More

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH

CIRI-CIRI CALEG PILIHAN DAN LAYAK DIPILIH. Pemilu Legislatif tinggal beberapa hari lagi, yaitu 9 April 2014. Apakah anda sudah terdaftar di daftar pemilih di daerah anda. Jika sudah, apakah anda sudah menentukan partai atau calon legislatif yang akan anda pilih? Bingung ya? Sama. Tak sedikit pemilih yang masih bingung atau belum tau ingin mencoblos siapa? Hal ini tak dapat dipungkiri karena memang kurangnya sosialisasi caleg kepada masyarakat atau karena kurang proaktifnya masyarakat dalam menentukan calon wakilnya.

Disisi lain, para calon legislatif berlomba-lomba me-'mamer'-kan dirinya di hadapan publik di masa kampanye. Beberapa aksi cenderung dinilai lebay oleh masyarakat seperti beraksi turun ke masyarakat yang berlebihan.

Namun demikian masyarakat dewasa ini lebih cerdas dan sadar akan berpolitik. Pada dasarnya masyarakat berpikir sederhana terhadap calon yang dianggapnya pantas menjadi wakilnya di pemerintahan atau pun legislatif.

Adapun ciri-ciri calon legislatif yang layak untuk dipilih antara lain :
1. Jujur, transparan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat di sekitarnya.
2. Aktif dan aspiratif serta mampu menunjukkan profesionalitasnya sebagai calon legislatif
3. Memberikan peranan dalam lingkungan tempat tinggalnya
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik secara objektif
5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dapat dipercaya dan mampu memegang amanah yang diberikan serta mementingkan kepentingan masyarakat umum daripada golongan tertentu
6. Memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif ditengah masyarakat

Hal ini dikarenakan pada dasarnya calon legislatif itu merupakan pemimpin yang lahir dari masyarakat yang seyogyanya diusung oleh masyarakat. Sosok yang layak dipilih itu umumnya tidak tumbuh dalam sebulan dua bulan melainkan telah melewati ujian dan ditempa oleh waktu.

Jadi mari kita gunakan hak suara kita dan pilihlah calon legislatif yang bisa memegang amanah yang diberikan, profesional dan memiliki modal yang cukup untuk maju sebagai caleg. Selamat memilih.

Read More

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA

HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA - Jakarta akhir-akhir ini diguyur hujan dan air terlihat menggenang dimana-mana. Balai kota pun tak ketinggalan mendapatkan hujan yang deras, namun tidak hanya air hujan yang menerpa, tapi juga hujan kritik dan tekanan.

Setidaknya itu yang terlihat dalam beberapa hari belakangan ini, diperkirakan berita-berita miring yang terus bermunculan ada korelasi dengan konstelasi politik yang terus meningkat menuju perhelatan akbar di tahun 2014 yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Dari sejak awal Jokowi-Ahok memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di DKI, publik sudah diberikan tontonan politik yang alot dimana pemprov DKI terlihat mempunyai hubungan yang amat mesra dengan DPRD. Beberapa nama beken muncul dan masyarakat menjadi melek terhadap nama-nama para pejabat pemprov maupun para pejabat DPRD yang selama ini masyarakat masa bodoh. Tarik ulur pengesahan anggaran, penerapan KJP dan KJS, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan pemprov DKI yang terlihat salah dimata anggota Dewan.

Namun dengan semakin tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres, meskipun beliau sudah berulang kali menyatakan keengganannya untuk menduduki kursi tersebut, terlihat bila tekanan terhadap kubu Jokowi-Ahok semakin kencang. Sehingga wajarlah bila publik menilai apabila tekanan-tekanan yang muncul dipermukaan hanyalah pesanan-pesanan dari pihakk-pihak yang merasa dirugikan atau terancam dengan kehadiran Jokowi.

Hal ini memang wajar mengingat ada wacana yang mengemuka di obrolan para pengamat di acara TVRI beberapa waktu lalu dimana dalam acara tersebut para pengamat dan pekerja seni menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk menduduki kursi kepresidenan. Salah satu tema yang diangkat dalam obrolan tersebut adalah kemungkinan bila Jokowi yang meskipun berulang kali menolak untuk di usung menjadi presiden, akan mendapatkan dorongan secara terbuka oleh semua rakyat Indonesia untuk menduduki kursi panas tersebut!. Dikatakan dalam obrolan tersebut bila kinerja Jokowi tetap seperti ini, besar kemungkinan malah kekuatan rakyat atau People Power yang akan memaksa Jokowi menjadi Presiden. Mungkinkah itu? Wallohu a'lam.

People power adalah padanan kata yang tenar setelah terjadi revolusi di Filipina dimana Corazon Aquino berhasil menggguling diktator Marcos berkat dukungan jutaan rakyat yang turun ke jalan. Ungkapan ini yang ternyata muncul di publik. Apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti di Filipina seperti perkiraan para pengamat di TVRI? Masyarakat banyak mendukung sudah jelas, namun bila masyarakat turun ke jalan belum tentu juga.

Kenapa demikian? lagi-lagi masalah kinerja yang saat ini mendapatkan sorotan dari publik. Baru-baru ini beberapa pengamat tiba-tiba muncul dan vokal memberikan kritikannya terhadap kebijakan-kebijakan pemprov. Katakanlah Faisal Basri Batubara, seorang pengamat yang sebelumnya adalah saingan dari Jokowi-Ahok dalam pilgub kemarin. Hal yang dia sorot adalah pemanfaatan dana CSR yang menurutnya fatal dan salah kaprah oleh pemprov DKI. Malah dia menyatakan bila Jokowi-Ahok bisa di tuntut di Mahkamah Agung. Menurutnya, dengan penggunaan CSR seperti sekarang, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beliaupun menambahkan supaya daftar pemberi CSR dan pemanfaatannya supaya dibuka secara online sebagai wujud transparasi. "Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," demikian katanya sesuai apa yang dilansir di Kompas.

Munculnya kritikan di atas ternyata direspond terbalik oleh publik pembaca. Mereka serta merta menyatakan bila dana CSR sekarang lebih jelas terlihat gunanya untuk apa dibanding masa-masa pemerintahan Gubernur yang lalu yang tidak jelas untuk apa. Sebut saja bangku-bangku sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, isi perabot rumah tangga di beberapa rusun, dan sebentar lagi pembenahan-pembenahan taman, itu semua adalah hasil yang digembar-gembor merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR.

Belum usai issue ini, publik kembali disuguhkan kritik tentang berita bila dana blusukan dari Jokowi-Ahok sekitar 26.6 Milyar, yang ternyata nilainya lebih tinggi dibanding dana blusukan Foke yang berjumlah total Rp. 17.6 Milyar per tahunnya. Lembaga yang melakukan kritik kali ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA). Lagi-lagi Ahok membantah hal ini dan menantang untuk buka-bukaan secara terbuka mana dana yang dimarkup dan detail dana yang digunakan dalam blusukan. Basuki mengkomentari dengan pedas bila FITRA hanya ketakutan karena pamor Jokowi melesat sebagai capres. 

"Fitra enggak usah takutlah. Pak Jokowi tidak pengin jadi presiden, kok. Takut banget gitu, loh," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013). 

Dua isu di atas masih hangat, namun kembali kebijakan Jokowi mendapatkan kritik ketika ketegasannya untuk menertibkan PKL terutama PKL Pasar Minggu kembali menuai badai. Kali ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL. Diberitakan sebelumnya Jokowi telah menemui preman-preman Pasar Minggu untuk mencari solusi penertiban PKL di Pasar Minggu. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan APKLI bergerak. Memang dalam pernyataannya APKLI tidak serta merta menyalahkan Jokowi, mereka juga menyatakan bila DPRD ada andil salah sehingga membuat masalah PKL ini terkatung-katung dari jaman ke jaman. Namun seperti kita ketahui bersama, DPRD tentunya akan senang hati dan haus dengan aduan seperti ini, mereka bisa menggunakannya sebagai amunisi baru untuk menekan Jokowi-Ahok setelah sebelumnya mereka telah berhasil membuat pansus Monorel dan pansus MRT, pansus-pansus yang kembali dikecam dengan pedas oleh Ahok sebagai lahan mencari duit saja.

Hujan rintik melanda ibu kota dimana-mana, namun hujan di balaikota terlihat lebih seru dibanding hujan biasa. Namun pernyataan Ahok bahwa, "kami tidak perduli mau dipilih lagi atau tidak", yang penting bekerja untuk rakyat - tentunya akan semakin menambah hujan yang ada.(nm)

Sumber: dari berbagai sumber

Read More

HEBOH VIDEO POLITIK KARTEL DI PILKADA JATIM

POLITIK KARTEL - Baru-baru ini media dibuat heboh dengan munculnya 7 buah video yang keluar dengan serentak di situs media sosial youtube. Dalam video-video tersebut disampaikan bagaimana kegiatan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf merayu partai-partai gurem di Jawa Timur agar mendukung dirinya dan pasangannya, Soekarwo. Ketujuh berita ini beredar ditengah-tengah masyarakat ketika umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa.

Koordinator Aliansi Partai Non Parlemen(APNP) - Djaelani -  menyatakan bila pihaknya telah mengatahui hal tersebut. "Saya tahu rekaman itu. Rekaman itu merupakan pertemuan yang digelar di Hotel Sultan Jakarta. Pertemuan itu diprakarsai oleh Sutiyoso pada April 2013 lalu, setelah PKPI dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2014,"

Dengan adanya rekaman video tersebut terlihat seolah memojokkan pasangan KarSa, namun dia menilai bila apa yang telah terjadi sekarang masih dalam kondisi wajar. Dia juga membantah bila parpol-parpol tersebut - yang kebanyakan sebelumnya mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja (BerKah) -  direbut pasangan KarSa.

"PPNUI, PMB, PK, PKPI, dan PKPB yang menyebrang ke Khofifah-Herman, awalnya mendukung KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf). Kalau ada orang yang bilang KarSa merebut parpol pendukung Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja (BerKah), itu justru memutarbalikkan fakta," demikian katanya.

Calon gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam kesempatan lain ketika diminta konfirmasi oleh Kompas menyatakan tidak akan menanggapi video yang telah beredar di youtube tersebut. Soekarwo yang biasa dipanggil dengan nama Pakde Karwo itu mengatakan bila video-video tersebut adalah bentuk dari black campaign.

"Wong black, kok, ditanggapi, saya mau nanggapi yang white-white saja," demikian katanya sambil bercanda. Menurutnya, kampanye hitam seperti ini biasa terjadi ketika terjadi pemilihan pimpinan di suatu daerah manapun. Demikian katanya setelah menghadiri acara di kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Rabu (17/7/2013).

Video-video tersebut diunggah oleh pemilik akun dengan nama "pemilu bersih" dengan judul "Politik Kartel di Pilkada Jawa Timur". Salah satu video tersebut menyampaikan pengakuan dari Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso yang dibujuk oleh pasangan KarSa untuk memberikan dukungannya terhadap pasangan itu.

Akun "pemilu bersih" tidak menambahkan informasi kapan dan bagaimana video-video tersebut diambil. Namun dalam pertemuan yang direkam tersebut terlihat dihadiri oleh Khofifah Indar Paranwansah, calon gubernur Jatim yang tidak lolos Pilgub Jatim karena menurut KPU tidak mendapatkan dukungan partai yang cukup. Video-video tersebut berdurasi 30 detik sampai sekitar 2 menit. Setiap video berisi pengakuan dari partai-partai pendukung Khofifah Indar Paranwansah dan Herman Sumawireja.

Sumber:

http://regional.kompas.com/read/2013/07/17/1440068/Soekarwo.Tak.Tanggapi.Video.Politik.Kartel.

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/13/6/167868/Beredar-Video-Politik-Kartel-di-Pilkada-Jatim

Read More

PERAN MEDIA SOSIAL PADA POLITIK DI INDONESIA

PERAN MEDIA SOSIAL PADA POLITIK DI INDONESIA - Perkembangan politik tak terlepas dari penyebaran informasi. Era informasi yang mempersyaratkan penguasaan informasi memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan social media untuk turut berkembang. Sebut saja Facebook, Youtube, Google+ dan lain-lain yang semakin terus memperbaharui fitur-fiturnya untuk menarik simpati penggunanya. Upaya ini ternyata tak disia-siakan oleh paraa politisi untuk memanfaatkan media tersebut untuk meraih simpati, memperkenalkan sepak terjangnya kepada masyarakat secara lebih luas, dengan cara lebih murah.

Semakin hari jumlah pengguna Facebook terus bertambah sehingga Facebook login bukan hal asing lagi bagi semua lapisan masyarakat. Namun benarkah politisi dapat terbantu dengan adanya Facebook ini?

Facebook, Youtube, Blogspot, Google+ dan lain-lain tidak hanya bisa digunakan sebagai alat pemasaran, namun juga bisa digunakan sebagai alat kampanye politik dan pilkada. Beberapa contoh dapat disebutkan seperti kemenangan Barack Obama dalam kampanye politiknya yang melibatkan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, Youtube, blogspot melalui internet telah menyedot perhatian masyarakat dan berhasil mengangkat citra positif Obama. Di Indonesia sendiri Jokowi merupakan contoh serupa keberhasilannya menyebarkan informasi untuk meletakkan pengaruh yang lebih kuat di masyarakat Jakarta sehingga dapat memenangkan pilgub beberapa waktu yang lalu.

Gerakan-gerakan massa yang melibatkan Facebook sebagai media pengumpulan massa pernah terjadi di Mesir. Demokrasi di Mesir berkembang. Namun tindakan anarkis juga terus terjadi. Perkembangan media sosial dalam menyebarkan informasi tentu harus dicerna oleh penggunanya secara arif.

Pengguna internet di Indonesia yang terus berkembang setiap tahunnya sekitar 10% merupakan lahan subur bagi penyedia jasa internet. Menurut “MarkPlus Insight”, jumlah pengguna internet di Indonesia per akhir tahun 2012 mencapai 61,08 juta orang. Angka tersebut naik sekitar 10 persen ketimbang tahun 2011, sedangkan di Amerika pengguna internetnya mencapai 245 juta, menempati posisi kedua setelah China. Tetapi Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan pengguna internet yang subur.

Politisi muda tentu memiliki peluang yang cukup besar dalam menggunakan media sosial untuk mendulang perhatian massa namun tidak menyurutkan bagi tim sukses politisi gaek untuk memaksimalkan suara dan perhatian massa untuk memenangkan kompetisi pemilu.

Dengan demikian peran media sosial pada politik di Indonesia cukup besar antara lain :

1. Mendongkrak elektabilitas 

2. Menyebarkan informasi kegiatan kampanye

3. Memberikan pengaruh kepada massa / calon pemilih

4. Menjadi media komunikasi yang efektif antara politisi dan konstituennya

Demikianlah sedikit ulasan seputar peran media sosial pada politik di Indonesia. Semoga dapat memberikan ide dan pandangan. Bagaimana pandangan anda?

Read More

HARTA, TAHTA DAN WANITA FATHANAH

HARTA, TAHTA DAN WANITA FATHANAH - Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan dugaan kasus suap kuota impor daging baru-baru ini. Bukan suap impor dagingnya yang paling seru, namun justru kasus lainnya yang ternyata melibatkan banyak wanita yang diduga ikut 'menikmati' uang suap kuota impor daging sapi. Adalah Ahmad Fathanah yang diduga telah melakukan suap kuota impor daging sapi.

Sedikitnya ada 20 wanita yang menerima aliran dana dari rekening Fathanah sebagaiman disebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Nilai aliran dana tersebut bervariasi, mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 1 miliar. Seakan tak pernah berhenti berita korupsi terus mewarnai media di Indonesia. Kini, KPK pun terus menelusuri aliran dana dari Fathanah. Sejauh ini, KPK baru mengungkap enam wanita yang menerima uang Fathanah. Mereka adalah Maharani Suciyono, Ayu Azhari, Vitalia Shesya, Sefti Sanustika, Tri Kurnia Puspita, dan Dewi Kirana.

Tanpa malu-malu, Maharani Suciono mengakui diajak berhubungan intim oleh tersangka kasus suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien Jakarta. Atas 'service'-nya tersebut, Maharani mendapat Rp. 10 juta.

Begitulah sahabat Obrolan Politik. TAHTA, WANITA DAN HARTA selalu menjadi pemanis yang menggiurkan siapa saja dalam kehidupan ini. Mulai dari panggung politik, ekonomi, entertainment dan lain-lain. Nilai-nilai moral dan nurani telah lama mati. Diabaikan. Sahabat Obrolan Politik, pada akhirnya orang yang tidak memiliki mental dan moral mulia harus turun dari panggung untuk digantikan dengan yang lebih baik.

Read More

DAMPAK KENAIKAN BBM

DAMPAK KENAIKAN BBM - Akhirnya BBM akan naik pada saatnya. Kenaikan BBM masih terus menjadi isu dan bahkan menjadi polemik hangat di pelbagai media. Rencana pemerintah bak gertakan sambal kepada masyarakat tentang kenaikan BBM ini. Namun masih belum kunjung diputuskan tentang kenaikan BBM ini secara konkret. Hal ini mengingat pemerintah harus betul-betul memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan terhadap kenaikan BBM nantinya.

Beberapa wacana mekanisme kenaikan BBM dengan berbagai skenario telah digulirkan. Terakhir pemerintah berencana memberikan dua harga BBM bersubsidi yaitu Rp. 4,500 per liter bagi kendaraan umum dan sepeda motor, dan Rp. 6,500 per liter bagi kendaraan mobil pribadi. Tak ayal kebijakan langkah tersebut langsung mendapat respon negatif dari masyarakat maupun pengusaha SPBU sendiri. Kerumitan mekanisme dua harga dianggap menimbulkan resiko penyelewengan yang lebih besar lagi terhadap BBM bersubsidi.

Disisi lain ketika pemerintah menaikkan hanya satu harga yaitu Rp. 6,500 per liter juga mendapat kritikan dari Politisi yang berseberangan dimana pemerintah dianggap hanya mencari gampangnya saja. Waktu terus bergulir. Pemerintah harus arif dalam mengambil langkah yang tepat dan menaikkan harga BBM bersubidi secara terukur dan mekanisme yang mudah diikut oleh masyarakat namun meningkatkan keefektifan dalam mengendalikan BBM bersubsidi tersebut.

Menjamurnya jumlah SPBU diberbagai tempat justru bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Berbagai kebocoran BBM bersubsidi yang terjadi melalui penyelundupan BBM bersubsidi diarea perbatasan dengan negara asing justru semakin marak. Beberapa kali petugas menangkap beberapa kapal yang mengangkut BBM bersubsidi yang hendak dibawa keluar negeri di perairan Kepulauan Riau. Hal ini sangat disayangkan. Ada pihak-pihak tertentu yang masih bebas melakukan kegiatan haram tersebut sedangkan rakyat terus dirongrong kenaikan BBM bersubdisi yang ditakuti berdampak kepada kenaikan harga barang konsumsi secara masif. Akibatnya daya beli masyarakat menurun tajam.

Kenaikan BBM bersubsidi dinilai oleh sebagian pihak dirasa sudah terlambat. Kesenjangan harga yang semakin jauh menyebabkan pemerintah semakin gamang menaikkan harga BBM. Sehingga hal ini menjadi simalakama tahun politik.

Kalau kenaikan BBM memang harus dilakukan sebaiknya pemerintah menaikkan harga BBM tersebut tidak secara drastis. Dilakukan dengan mekanisme yang mudah, cukup satu harga. Katakanlah kenaikan sebesar Rp. 500 per liter. Sehingga menjadi Rp. 5.000 per liter hal ini dirasa tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor sambil melihat kestabilan ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri beban terhadap APBN bisa semakin dikurangi.

Read More

ARTIS JADI CALEG

ARTIS JADI CALEG - Perkembangan politik di Indonesia terus bergulir. Akhir-akhir ini hangat dibicarakan tentang artis jadi caleg. Elektabilitas dan Popularitas merupakan beberapa faktor penting penentu keberhasilan parpol meraih sebanyak-banyaknya suara dari masyarakat. Sementara artis sudah pasti memiliki popularitas di mata masyarakat. Sudah dikenal di masyarakat. Namun apakah mereka juga punya elektabilitas? Belum tentu. Tergantung pribadi mereka masing-masing. Apakah yang menentukan keberhasilan artis jadi caleg? Mari sama-sama kita simak tulisan Obrolan Politik kali ini.

ALASAN ARTIS JADI CALEG

Banyak faktor yang bisa mendorong artis jadi caleg. Pandangan masyarakat terkadang miring tentang motivasi dasar seorang artis jadi caleg. Bagi artis senior dicibir bahwa mereka banting setir jadi caleg karena sudah tidak lagi populer atau popularitas yang sudah mulai berkurang terdesak oleh artis yang lebih muda. Sedangkan bagi mereka yang artis muda jadi caleg yang sedang naik daun dianggap masyarakat karena memanfaatkan aji mumpung. Mumpung lagi tenar, kenapa tidak jadi caleg saja.

Hasil analisa Obrolan Politik tentang alasan mengapa artis mau jadi caleg antara lain :

1. Mendapat tawaran parpol dan iming-iming posisi caleg yang bagus

2. Popularitas sudah berkurang, mencoba peruntungan nasib menjadi caleg

3. Latar belakang pendidikan yang sebetulnya mendukung untuk menjadi caleg

4. Dorongan idealisme untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia

5. Memanfaatkan popularitas kearttiasannya untuk mencari simpati masyarakat

6. 

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ARTIS JADI CALEG

Meskipun artis memiliki popularitas ada faktor-faktor yang harus diperhatikan seorang caleg yang ingin berhasil jadi caleg. Sahabat OP (obrolan politik) bisa memperhatikan faktor-faktor berikut :

1. Tujuan utama artis jadi caleg. 

Apa yang hendak dicapainya harus spesifik

2. Mempunyai karakter kuat sebagai politisi. 

Artis yang memiliki karakter yang kuat sebagai politisi akan mendapat perhatian masyarakat daripada yang hanya memanfaatkan popularitas belaka tanpa disertai karakter yang  kuat

3. Pendidikan politik yang memadai. 

Artis yang jadi bacaleg harus membekali diri mereka dengan pendidikan politik sehingga tidak blank istilahnya, mengetahui update terbaru tentang masalah politik yang dihadapi saat ini. Sehingga dialog ke masyarakat lebih nyambung

4. Memiliki Dana yang cukup

Walau bagaimanapun juga dana merupakan hal penting untuk bisa menggerakkan motor politik meskipun bagi seorang artis sekalipun.

Demikian sahabat OP, beberapa hal tentang artis jadi caleg. Pandangan skeptis tidak perlu kepada artis jadi caleg. Sebab mereka juga bisa punya potentsi untuk jadi caleg yang berhasil membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Read More

CALEG PEREMPUAN JANGAN DIANGGAP PELENGKAP?

CALEG PEREMPUAN JANGAN DIANGGAP PELENGKAP - Peran perempuan tak bisa dinilai sebagai pelengkap, pun begitu dengan calon legislator perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia banyak dialami perempuan karena itu penting mendorong perempuan ke pemilu dan terpilih ke parlemen untuk hasilkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan aktivis perempuan, Ninik Rahayu pada diskusi "Caleg Perempuan,  Dilema antara Peran Utama atau Aksesoris" di DPP PPP, Jalan Diponegoro 60, Jakarta, Rabu (24/4).

"Peran perempuan masih tdak dianggap sama sekali, dalam hal penanganan konflik, padahal peran perempuan itu sangat strategis," ucap Ninik.

Mewakili Komnas Perempuan, Ninik bersama lembaganya menyikapi serius isu caleg perempuan yang hanya dianggap sebagai pelengkap. Penting peran perempuan untuk mengawal advokasi kebijakan-kebijakan, agar kondusif nasional maupun daerah.

Ninik berujar, isu pelanggaran HAM itu banyak yang terjadi kepada kaum perempuan. Karena itu menurutnya wajib perempuan masuk ke dalam dunia politik, agar bisa memperjuangkan masalah diskriminatif.

"Karena yang mengetahui dan merasakan diskrimnasi itu perempuan, karenanya penting perempuan memasuki di dunia politik," ujar Ninik.

Ninik mengungkapkan, menurut catatannya, baru satu hari penutupan pendaftaran bakal calon legislator (bacaleg) oleh KPU Senin (22/4) kemarin, yang bersamaan 8 partai menyerahkan bacalegnya dalam satu hari tersebut, sudah banyak rasa skeptis kepada bacaleg perempuan.

"Baru satu hari diserahkan daftar calon-calon itu ke KPU, tapi olok-oloknya luar biasa," ungkap Ninik.

Ninik menyarankan, kepada seluruh kader politik perempuan tak perlu berkecil hati terhadap isu skeptis yang mungkin sengaja disebarkan terhadap caleg-caleg perempuan.

"Kita sebagai perempuan tidak perlu menyerang olok-olokan itu. Kita harus tunjukkan, benarkah perempuan ini berkualitas apa hanya untuk pemenangan pemilu," pungkas Ninik. [Taufiq]

Read More

ATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014 SEGERA TERBIT?

ATURAN DANA KAMPANYE PEMILU 2014 SEGERA TERBIT? Dana kampanye pemilu 2014 perlu diatur dalam aturan perundangan khusus untuk mencegah terjadinya politik uang dan tidak sehat terhadap dunia perpolitikan di Indonesia.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay meski aturan batasan dana kampanye sudah ada seperti pada UU Nomor 8 tahun 2012, namun KPU memiliki kewenangan ikut mengatur hal tersebut.


"Pengaturan dana sudah eksplisit. Ada batasan jumlah sumbangan dari perseorangan, badan usaha dan juga pengelolaannya," jelas Hadar kepada wartawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/02/2013).

"KPU diberikan otoritas untuk mengawasi pelaksanaan. Ada peraturan KPU tentang kampanye. Nanti KPU akan mengeluarkan aturan dana kampanye," lanjutnya.

Dikatakan dia, peraturan mengenai dana kampanye tidak hanya untuk Parpol namun juga diterapkan kepada anggota DPD dengan memiliki batasan yang telah diatur.

Lebih lanjut dia, nantinya Parpol diwajibkan untuk terbuka dengan mencatat seluruh sumbangan yang masuk ke partai tersebut. Tak hanya itu, mereka juga harus mempublikasikan kepada publik untuk ke depannya bisa dilakukan audit terhadap dana itu.

"Mekanisme yang disiapkan partai berkewajiban untuk mencatat jumlah sumbangan. Daftar ini harus dibuka ke publik, nanti akan ada audit," tuntasnya.

Mahalnya biaya politik berpotensi menyebabkan pertarungan sengit yang tidak sehat dalam pemilu 2014 dimana pertarungan politik pencitraan diperkirakan masih kental. Namun masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilih caleg yang berkualitas.

Read More

KASUS PENEMBAKAN NAPI DI LAPAS CEBONGAN TUAI POLEMIK HUKUM DI INDONESIA

KASUS PENEMBAKAN NAPI DI LAPAS CEBONGAN - Kasus penembakan terhadap Napi yang disebut-sebut sebagai preman oleh 11 Oknum TNI Grup 2 Anggota Kopassus di Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Yogyakarta, terus menuai polemik tentang penegakan hukum di Indonesia. Rapi dan terstrukturnya proses penembakan tersebut membuat dugaan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang yang terdidik. Kesebelas Oknum TNI dari Grup 2 Anggota Kopassus akhirnya menyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Apa polemik yang terjadi? 

ALASAN SERKA HERU BERADA DI HUGO'S CAFE

Kasus ini bermula saat seorang mantan anggota kopassus Serka Heru Santoso mati terbunuh di Hugo's Cafe. Serka Heru yang juga seorang intel saat itu sedang bertugas di Hugo's Cafe Yogyakarta pada 19 Maret 2013. Ia di serang oleh sekelompok preman. Penyerangan tragis yang dilakukan kelompok preman tersebut menyebabkan Serka Heru menghembuskan nafas terakhir.

Atas peristiwa tersebut preman tersebut dijebloskan oleh Polisi dijebloskan ke lapas Kelas IIB Cebongan. Keempat preman tesebut adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

JIWA KORSA MOTIVASI ANAK BUAH SERKA HERU HABISI PREMAN

Solidaritas yang tinggi dan jiwa Korsa yang dimiliki prajurit TNI mendorong ke sebelas oknum kopassus untuk menyerang keempat preman tersebut di lapas Kelas IIB Cebongan. Mereka masih tergolong anak buah Serka Heru yang merasa sudah banyak utang budi.

POLEMIK HUKUM DI INDONESIA

Mencuatnya kasus ini di media massa tak ayal lagi tentu menjadi momen 'unjuk gigi' para pihak-pihak terkait. Beberapa polemik yang terjadi antara lain :

1. Meminta kasus tersebut di bawa ke sistem peradilan sipil sedangkan TNI sudah punya sistem peradilan tersendiri

2. Dugaan sistem peradilan TNI tidak memberikan hukum yang seadil-adilnya

3. Meminta TNI terbuka dalam menggelar peradilan kasus penyerangan tersebut.

4. Masyarakat terganggu dengan adanya premanisme. Sejatinya masyarakat mendukung pihak-pihak yang ikut memberantas premanisme. Hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat.

5. Pujian terhadap jiwa kstatria para oknum Kopassus yang terlibat penembakan di lapas Kelas IIB Cebongan karena berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya

dan masih banyak lagi polemik-polemik yang terjadi.

Namun pada intinya premanisme harus dibasmi akrena meresahkan masyarakat. Tindakan apa yang harus dilakukan tentunya harus efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau negara ini diatur oleh preman tentu berbahaya. Tapi kalau negara ini diatur oleh diktator tentu juga berbahaya bagi rakyat. Oleh karena itu sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan dasar hukum yang jelas. Tinggal implementasi dan pelaksanaanya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Hal inilah yang sulit diwujudkan. Bagaimanapun manusia punya ikatan emosi dan perasaan. Semoga kasusnya cepat selesai.

Read More

JOKOWI GANDENG LDII SOSIALISASIKAN PROGRAM KERJA KE MASYARAKAT

JOKOWI GANDENG LDII - Ormas Islam sebetulnya sangat potensial sebagai media sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Hal ini yang dipandang secara jeli oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Jokowi menggandeng Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) untuk mensosialisasikan program kerjanya, baru-baru ini. Jokowi mengandalkan LDII karena menurutnya ormas itu ada di mana-mana. 

“Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program pemerintah yang nanti bisa dikaitkan dengan LDII,” kata Jokowi di kantor DPP LDII DKI Jakarta, Kamis (28/3) lalu, sembari menyebut program-program seperti normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Pesanggrahan, dan Angke yang harus memindahkan sebagian warga yang tinggal di tepi sungai. 

“Kan LDII di mana-mana, titip-titip kalau imam di masjid tolong sampaikan bahwa tinggal di badan sungai melanggar aturan,” kata Jokowi.

Jokowi mengakui tokoh agama lebih mudah mendekati masyarakat karena lebih dipercayai masyarakat, sedangkan dia sendiri mengaku sudah melakukan pendekatan sosial seperti beberapa kali mendatangi warga di bantaran kali dan sungai.

“Tapi saya ke sana belum ngomong soal pemindahan atau relokasi. Cuma bagi-bagi tas, buku dan beras,” katanya.

Jokowi juga meminta tokoh agama ikut menyampaikan soal penggunaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena selama ini banyak warga yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa meminta rujukan Puskesmas terlebih dahulu. “Ya jelas aja rumah sakit jadi penuh,” katanya.

Komunikasi yang efektif memang sangat dibutuhkan era ini. Banyaknya media yang diharapkan menjadi media komunikasi yang baik, terkadang justru ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik. Ormas Islam di Indonesia seperti LDII dan ormas lslam lainnya yang dikenal sebagai organisasi Nasional, kehadirannya di seluruh Indonesia merupakan potensi yang bisa diambil peranannya dalam ikut menyukseskan program pemerintah, mengawal jalannya demokrasi, penanggulangan bencana dan lain-lain. Selama ini hal ini kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Namun ditangan Jokowi, ia mampu menggandeng LDII untuk sosialisasi program kerjanya.

LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi massa Islam yang bisa ditemui di 33 Provinsi. 

Read More

KRISIS KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT

Krisis Kepemimpinan - Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Bali pada hari ini 30/3/2013. Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan daerah se-Indonesia, 33 provinsi. Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mengangkat Ketua Umum. Setelah Anas Urbaningrum melepas jabatan Ketua Umum, ternyata Partai Demokrat belum memiliki Pengganti. 

Apa yang terjadi kemudian Partai Demokrat tampaknya mengalami krisis kepemimpinan. Dimana sosok SBY sebagai pendiri sekaligus Ketua Majlis Tinggi dan merupakan tokoh sentral masih belum mampu melakukan pengkaderan para fungsionaris Partai Demokrat sehingga kondisi dilematis dihadapi. 

Dalam KLB secara aklamasi diputuskan SBY didukung oleh seluruh provinsi untuk menjabat sebagai Ketum Partai Demokrat. Agaknya SBY harus turun takhta untuk mengurusi partainya. Sedangkan Beliau masih menjabat sebagai presiden dan sekaligus majlis tinggi partai. Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa Partai Demokrat mengalami krisis Kepemimpinan dan Krisis Soliditas. Oleh karena itu AD/ART partai demokrat harus diubahsuaikan demi menyelamatkan soliditas partai dengan memilih SBY sebagai Ketum.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ibas yang merupakan Sekjen menyatakan mundur dari Jabatannya sebagai anggota DPR karena ingin fokus mengurusi partai. SBY juga mengharapkan para pejabat negara untuk mundur jika mengurusi partai agar lebih fokus. Publik melihat kontradiktif antara harapan tersebut dengan kondisi partai Demokrat saat ini.

Ketua Harian diharapkan dapat mewakili SBY dalam setiap kesibukannya kelak selama menjabat Ketum Demokrat. Pengamat Burhanuddin, terpilihnya SBY sebagai Ketum dalam KLB hari ini, merupakan ekspresi keputusasaan dan kebuntuan persoalan yang dihadapi Partai Demokrat.

Apakah dengan terpilihnya SBY sebagai Ketum mampu meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat? atau justru malah menyebabkan partai Demokrat semakin ditinggalkan publik? Waktu  yang akan menilainya kemudian.

Pencarian Terbaru

Elektabilitas Partai, Partai Demokrat, Peranan pemimpin dalam organisasi, kepemimpinan partai, kondisi politik Indonesia Terkini, Soliditas partai, Soliditas Partai Demokrat, Ketua Umum Partai, Kongres Luar Biasa, Ketua Harian Partai, Cara Memilih Ketua Umum, 

Read More

MENELISIK SUMBER BIAYA POLITIK INDONESIA

BIAYA POLITIK - Penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian perlu diwaspadai menjelang momentum pemilihan umum (Pemilu) yang membutuhkan biaya politik tinggi. Adanya peningkatan dana bansos di beberapa kementerian tersebut perlu diteliti jika memang tidak wajar maka perlu untuk dipangkas sebagaimana mestinya. Apalagi dana bansos di beberapa kementerian seperti kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kementerian Agama mengalami peningkatan dana bansos 102,8%, dari Rp5,56 triliun menjadi Rp11,28 triliuN. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat 826%, yaitu dari Rp7,6 miliar menjadi Rp70,4 miliar. Politik uang yang menuntut biaya politik yang tinggi patut diwaspadai sehingga upaya-upaya pihak terkait dalam memanfaatkan uang negara untuk kepentingan golongan bisa dicegah.

Belum adanya perubahan sistem politik dan sistem pendanaan partai politik menyebabkan bengkaknya biaya politik. Pramono Wakil Ketua DPR, memprediksi biaya pemilu akan lebih besar bagi perseorangan caleg, lantaran sistemnya tetap proporsional dan terbuka

BIAYA POLITIK, UNTUK APA?

Biaya politik menjadi penyebab korupsi, karena kompetisi politik yang tidak fair dan jujur. Biaya kampanye politik yang tinggi harus dibiayai dimana proses pencitraan melalui media massa dan media elektronik berusaha untuk menunjukkan bahwa calon pemimpin yang diusung hebat dan pantas untuk meraih kemenangan politik. Padahal mereka sengaja dibuat hebat dan bukan betul-betul hebat. Biaya media massa dan elektronik ini memerlukan biaya yang besar.

Masyarakat pada dasarnya ingin mengetahui kompetensi dan kinerja dan prestasi yang sudah diperbuat oleh calon pemimpin. Kompetisi inilah yang terjadi. Namun apa yang terjadi justru kompetisi seperti ini yang tidak ada. Kompetisi menjadi tidak sehat karena partai politik terlalu banyak dan permainan sangat rumit. Pada pemilu 2014 ini hanya 10 partai yang lolos verifikasi KPU.

Biaya politik yang dimaksud diperlukan antara lain untuk 

1. Operasional partai politik, 

2. Mengusung para calon legislatif melalui kampanye pemilu yaitu mempromosikan diri melalui media massa dan medie elektronik

3. Penyiapan saksi di bilik-bilik suara atau TPS

4. Saksi-saksi untuk mengawasi suara dari mulai tingkat kecamatan maupun hingga tingkat pusat.

5. Biaya administrasi lainnya

Dalam politik uang maka bisa terjadi proses jual beli suara yang merupakan cara buruk untuk meraih kemenangan dalam proses demokrasi tersebut.

BAGAIMANA MENEKAN BIAYA POLITIK YANG TINGGI

Harusnya biaya politik tidak akan tinggi bila kondisi politik publik mendukung. Prestasi kemilau calon pemimpin pasti diketahui oleh masyarakat. Dengan bantuan media massa yang ada saat ini, penyebaran informasi cukup efisien. Namun bila hanya mengandalkan pencitraan, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu peranan parpol sangat besar dalam memperbaiki persepsi publik yang berimbas kepada biaya politik. 

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik, antara lain :

1. Memperbaiki citra positif partai politik

Bila ingin memperbaiki partai politik supaya partai politik menjadi bersih dan efektif dalam pekerjaan, setidaknya ada 3 hal yang harus dikerjakan, yaitu :

a. Kaderisasi Pemimpin

b. Persyaratan kompetensi yang jelas sebagai anggota DPR

c. Sumber Dana Parpol Jelas

Bila parpol berani transparan dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik maka kredibilitas parpol akan meningkat dimata publik.

2. Kerjasama Partai Politik dengan Organisasi Massa (Ormas)

Parpol dapat bekerjasama dengan ormas tertentu dalam pengawalan proses demokrasi tersebut.

3. Memilih kader yang betul-betul kompeten

Kader yang kompeten lahir melalui proses panjang, bukan proses satu malam yang bisa disulap menjadi politisi yang mampu untuk bekerja dengan baik. kader yang sudah dikenal oleh masyarakat memerlukan biaya yang relatif kecil ketimbang yang harus diusung dengan pencitraan. Oleh karenanya membangun kader yang kompeten harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan.

4. Peran pemerintah dalam memberikan fasilitas komunikasi

Harus ada upaya untuk menyediakan sarana komunikasi publik yang murah untuk proses demokrasi ini dengan pengaturan tertentu sehingga mencegah parpol mengeluarkan biaya tinggi untuk komunikasi publik yang pada akhirnya memunculkan niat untuk korupsi.

5. Anggaran pemilu yang efisien

Adanya pilkada diberbagai daerah sangat menelan biaya politik yang tidak sedikit. Oleh karena itu sistem pilkada perlu untuk direview sehingga dapat menekan biaya yang tidak perlu. Pilkada ini terjadi berulang-ulang mulai dari level Kota, Provinsi dan Pusat.

Demikian sedikit uraian mengenai biaya politik Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat buat para sahabat obrolan politik Indonesia.

Read More

KPK TETAPKAN ANAS TERSANGKA HAMBALANG

Sesumbar Anas Urbaningrum

Setelah menyatakan bersedia digantung di Monas, Anas kembali melontarkan pernyataan bersedia ditembak mati. Dalam tweet berikutnya, Anas kembali menulis,"bagaimana pula dng yg menyutradarai fitnah? Sebelumnya, kepada wartawan di Jakarta Anas mengatakan, KPK sebenarnya tak perlu repot-repot mengurus persoalan proyek tersebut. Nazaruddin membeberkan ihwal keterlibatan Anas di proyek pusat olahraga pada 2010 itu.

Sebelumnya, KPK berencana melakukan pemeriksaan terhadap Anas dalam proyek Hambalang setelah dilakukannya ekspose pada Kamis, 8 Maret 2012.

Anas Tersangka

Setelah sebelumnya sempat dihembuskan isu Anas tersangka hambalang dan ditepis oleh KPK sendiri, kini, Anas resmi menjadi tersangka. "Satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," tegas Anas.

Anas yakin tidak ada dugaan korupsi terkait proyek di Hambalang. "Yakin, ya yakin," tegas Anas.

Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang pada hari ini oleh KPK. Anas juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Ketenangan yang selama ini disuguhkan Anas di setiap tampil di depan publik tampaknya mulai terusik.

"Ada dugaan ada proyek-proyek lainnya yang dimaksud. Pimpinan KPK sepakat menetapkan Anas sebagai tersangka dengan 2 alat bukti yang cukup.

Menurut pengakuan pihak DPP Partai Demokrat, mereka terkejut mendengar Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang.

Read More

AKHIRNYA ANAS URBANINGRUM JADI TERSANGKA

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang pernah sesumbar menyatakan agar KPK tidak usah repot-report membuktikan dirinya terlibat dalam kasus korupsi di hambalang menyusul Nazaruddin, Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Menurutnya, jika ia terbukti melakukan korupsi Rp 1 saja, maka ia rela digantung di tugu Monas (Monumen Nasional). Agaknya hal ini justru menjadi penyulut semangat wartawan untuk menelusuri lebih jauh tentang pembuktian kebenaran hal tersebut.

Pada awal pekan ini, para wartawan yang kerap 'ngepos' di KPK terus menghitung hari menunggu kabar adanya gelar perkara tersebut. Kepastian itu pun dinyatakan Johan Budi pada Kamis (21/2) lalu jika akan dilakukan gelar perkara kasus Hambalang pada Jumat (22/2). Johan Budi juga menjanjikan akan mengadakan konferensi pers atau konpers yang akan dihadiri para pimpinan KPK.

Gelar perkara pun dilakukan usai para pimpinan melakukan ibadah shalat Jumat. Para wartawan pun semakin menyemuti Gedung KPK. Para wartawan pun menanyakan ke mana para pimpinan KPK? Para wartawan pun bersorak terhadap 'ketidakberanian' pimpinan KPK mengumumkan hasil gelar perkara. Saat-saat yang ditunggu para wartawan pun tiba.

Momen pengumuman ini seperti jadi titik puncak penantian para wartawan di KPK. Pasalnya sejak tersebarnya draf sprindik Anas, situasi di KPK pun semakin memanas. Kasus korupsi di wisma Atlit Hambalang ini telah menjadi obrolan politik di Indonesia akhir-akhir ini sejak Nazaruddin tertangkap dan 'bernyanyi' di KPK. Masyarakat sangat ingin mengetahui bagaimana drama penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tapi dengan pengumuman ini, yang pasti Anas telah menjadi tersangka.

Read More

SBY SEGERA PECAT KADER PARTAI DEMOKRAT YANG TAK TANDA TANGANI PAKTA INTEGRITAS

SBY SEGERA PECAT KADER PARTAI DEMOKRAT YANG TAK TANDA TANGANI PAKTA INTEGRITAS. Gak main-main, untuk membersihkan partai, SBY langsung pecat kader partai yang tak taat tanda tangani pakta integritas. Apakah ini dimakaudkan untuk menyindir Anas yang dinonaktifkan selama menjalani pemeriksaan KPK?
Pakta Integritas yang dinilai sebagai instrumen penting untuk membersihkan partai nampaknya mencium adanya upaya yang dilakukan kader yang tindakannya justru menurunkan citra partai.
Partai Politik mulai bersaing untuk merebut perhatian masyarakat di tahun 2013 ini sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang.
Pakta integritas  merupakan pernyataan loyalitas terhadap partai sebagai bukti kesediaan kader untuk tinduk patuh pada AD/ART partao.

Read More

DINONAKTIFKAN PARTAI DEMOKRAT, ANAS MESTINYA LEGOWO

DINONAKTIFKAN PARTAI DEMOKRAT, ANAS MESTINYA LEGOWO. Demi menata dan memberaihkan dan menaikkan citra partai, Majlis Tinggi Partao Demokrat nonaktifkan Anas Urbaningrum selaku Ketua Partai. Langkah teraebut diambil menyusul Anas diharapkan lebih fokus menjalani pemeriksaan okeh KPK.
SBY selaku Ketua Pembina Partai Demokrat menyebutkan Partai Demokrat melupakan dulu Pemilu 2014 sehingga betul-betul bisa foksu menata dan konsolidasi partai.
Penonaktifan Anas dinilai sebagai upaya Par5a Demokrat untuk meningkatkan cutra parta dan elektabilitas yang berdasarkan hasil survey akhir-akhir ini dinilai semakin merosot.
Prahara Partai Demokrat menemui puncak klimaksnya saat Partai peraih 20% suara ini pada pemilu 2009 mengalami konflik internal dimana elit politik partai justru saling serang dan menghendaki Anas Urbaningrum untuk mundur. Anas justru menyerang balik dengan mengatakan adanya politik sengkuni yang telah membisikkan isu negatif tentang dirinya dan mendorong dirinya untuk mundur terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK sehubungan kasus dugaan korupsi wisma atlet hambalang.
SBY  justru mempersilahkan bagi pihak yang merasa tidak nyaman dengan kondisi partai Demokrat saat ini untuk meninggalkan partai. Upaya yang dilakukan  Parta Demokrat untuk mengatasi permasalahan internal dengam penonaktifan Anas untuk menyelamatkan dan konsolidasi Partai.
Apakah dengan dinonaktifkannya Anas serta merta dapat meningkatkan elektabilitas, integritas Demokrat?

Read More

KETUA PARTAI DEMOKRAT, ANAS URBANINGRUM TERSANGKA?

KETUA PARTAI DEMOKRAT, ANAS URBANINGRUM TERSANGKA?. Banyak artikel politik Indonesia yang beredar di social media saat ini mengatakan Anas akhirnya sudah menjadi tersangka. KPK membantah hal tersebut. Agaknya opini publik yang terbentuk dengan obrolan politik di tanah air cukup kuat memperkirakan Anas sudah menjadi tersangka. Apalagi, KPK telah resmi menyatakan itu tidak benar. Jadi secara alami masalah seperti itu tidak harus menjadi berita lagi.

"Apalagi dengan penyebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam berita. Apakah menyesatkan dan bisa merugikan citra Komisi sudah dalam posisi di trek saat ini," kata Pasek, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat, Gede Pasek Suardika. Masih misterinya kasus Anas yang namanya sempat disebut-sebut dalam beberapa kasus yang melibatkan Nazaruddin, Andi Malarangeng. Namun pada kenyataannya Anas belum terbukti menjadi tersangka. Anas bahkan menantang pihak yang menyatakan dirinya terlibat dalam kasus Wisma Atlet Hambalang dan lain-lain.

Berbagai pihak memperkirakan isu ini hanya hoax dan sengaja dihembuskan untuk mempengaruhi kondisi politik yang saat ini cukup memanas. Beberapa partai politik menghadapi kenyataan bahwa para kadernya terlibat dalam kasus korupsi-korupsi terbesar dan terheboh di Indonesia. Sebelumnya Angelina Sondakh yang telah lebih dahulu dijatuhi hukuman 4,5 tahun kurungan karena terbukti menerima uang sebesar Rp. 12.58 miliar. Mengapa Anas hingga kini masih belum berstatus tersangka. Inilah jawabannya yang ingin diketahui masyarakat saat ini.

Kenyataan membuktikan hingga kini Anas Urbaningrum masih menjadi Ketua Partai Demokrat meski beberapa pihak sudah berkali-kali menyindirnya untuk segera turun dari Ketua Partai namaun Anas tak bergeming.

Read More

Elektabilitas Jokowi Untuk Capres 2014

Survey warga Jakarta yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional menunjukkan Jokowi punya elektabilitas sebagai Capres 2014. Hal ini dinilai terlalu dini oleh berbagai pihak. Mengapa demikian? Jokowi Ahok yang baru kurang dari 5 bulan bertugas sebagai Gubernur dan Wagub saat ini diharapkan bisa mewujudkan target-targetnya dalam mengatasi masalah Jakarta saat ini. Jika kelak pasangan Jokowi Ahok berhasil mengelola Jakarta, maka tentu itu akan menjadi karpet merah menuju Capres 2014.

Benarkah Jokowi Miliki Elektabilitas Capres 2014?

Survey yang menilai Jokowi pantas menjadi Capres 2014 menunjukkan minimnya sosok pemimpin yang digadang mumpuni saat ini. Panggung Politik di Indonesia yang saat ini masih menunggu hadirnya sosok pemimpin untuk menduduki kursi Presiden di Pilpres 2014 belum memiliki sosok yang pantas. Sehingga kondisi Jokowi di tengah-tengah berkibarnya popularitasnya mendorong opini masyarakat jika Jokowi pantas masuk bursa Capres 2014.

Apakah dengan Elektabilitas itu Jokowi Bersedia Dicalonkan ?

Pejabat sekaliber Jokowi dengan dedikasi tinggi dalam mengemban tugas dan amanah tentu tidak dengan begitu saja muda tergiur oleh hasil survei nasional untuk maju sebagaio Capres 2014. Justru hal demikian menunjukkan kualitas seorang Jokowi yang tidak serta merta latah mengambil segala kesempatan.

Apakah Elektabilitas Jokowi Mendapat Dukungan Parpolnya?

PDIP dan Gerindra mengklaim memiliki peranan besar bagi memenangkan Jokowi dalm Pilgub DKI jakarta beberapa waktu lalu. Keinginan Prabowo dan Megawati untui maju sebagai RI-1 yang dinilai cukup besar tentu harus dihadapi Jokowi jika benar-benar ia ingin maju sebagai Capres. Dan kelihatannya kemungkinan untuk mendapat restu dari kedua tokoh itu tidak mudah.

Figur Jokowi yang bersahaja tampaknya sedang berkibar dan dapat menginspirasi masyarakat. Elektabilitas ditentukan oleh masyarakat namun untuk maju ke Capres tentu harus menaiki kendaraan politik yang sesuai.

Read More