Rabu, 27 Februari 2013

DEFINISI DAN PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT PARA AHLI


budaya+politik+Indonesia
Sebagai warga negara yang baik perlulah kita mengenal lebih dekat pengertian budaya politik dan fenomena perkembangan budaya politik ini di Indonesia. Apa itu budaya politik? Mari sama-sama kita simak dalam rangkuman dari para ahli di artikel berikut.


BEBERAPA DEFINISI DAN PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT PARA AHLI

Berikut ini beberapa definisi dan pengertian budaya politik menurut beberapa ahli.
Almond dan Verba
Budaya Politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
Warga Negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegarran berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Samuel Beer
Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yanga harus dilaksanakan ileh pemerinta.

Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Sidney dan Verba
Budaya politik terdiri atas sebuah sistem kontrol yang berhubungan dengan keyakinan-keyakinan, Verba menyarankan sejumlah dimensi budaya politik, khususnya negara bangsa, dengan sesama warga negara, serta dengan proses pengambilan keputusan input politiknya.
Miriam Budiardjo
Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.
Rusadi Kantaprawira
Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah(an), karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang (Kantaprawira, 1999:26).
Mochtar massoed
Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
Albert Widjaja
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
Robert Dahl
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
Almond dan Powell
Sutu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan khusus serta pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok - kelompok dalam masyarakat
Roy Macridis
Budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.
Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik.
Brown (1977)
Budaya Politik sebagai persepsi subyektif tentang sejarah dan politik, keyakinan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa/kelompok.
White ( 1979 )
Budaya politik sebagai matriks sikap dan perilaku dimana system politik berada.
Dennis Kavanagh
Budaya politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap bagaimana sistem politik itu berlangsung.



BERBAGAI MACAM TIPE – TIPE BUDAYA POLITIK


1. BUDAYA POLITIK PAROKIAL ( PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )

Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional.


2. BUDAYA POLITIK SUBJEK ( SUBJECT POLITICAL CULTURE )

Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai , menelaah atau bahkan mengkritisi

3. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ( PARTICIPANT POLITICAL CULTURE )

Merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

4. BUDAYA POLITIK SUBJEK PAROKIAL ( PAROCHIAL SUBJECT POLITICAL CULTURE )

Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat feodal atau kesukuan. Telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih komplek dengan stuktur pemerintah pusat yang bersifat khusus. Cenderung menganut sistem pemerintahan sentralisasi.

5. BUDAYA POLITIK SUBJEK PARTISIPAN ( PARTICIPANT SUBJECT POLITICAL CULTURE )

Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi kearah struktur pemerintahan yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

6. BUDAYA POLITIK PAROKIAL PARTISIPAN ( PARTICIPANT PAROCHIAL POLITICAL CULTURE )

Berlaku di negara-negara berkembang yang yang masyarakatnya menganut budaya dalam stuktur politik parokial. Tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan

TAHAPAN PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Tahapan perkembangan Budaya politik di Indonesia dapat diamati berdasarkan era pemerintahan.

1. Era Demokrasi Parlementer (1945-1950)   

Dalam masa ini budaya politik di Indonesia masih mencari bentuk. Budaya politik yang berkembang pada era Demokrasi Parlementer sangat beragam, antara lain Partisipan. Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan dalam mencari bentuk yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia yang heterogen.

Adanya ikatan dengan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda secara ideologis mengakibatkan fungsi aparatur negara yang semestinya melayani kepentingan umum tanpa pengecualian, menjadi cenderung melayani kepentingan golongan menurut ikatan primordial. Selain itu, orientasi pragmatis juga senantiasa mengiringi budaya poltik pada era ini.

2. Era Demokrasi Terpimpin (Dimulai Pada 5 Juli 1959-1965)
 
Budaya politik yang berkembang pada era ini masih diwarnai dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Adanya sifat kharismatik dan paternalistik yang tumbuh di kalangan elit politik dapat menengahi dan kemudian memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang bertikai, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan. Dengan demikian muncul dialektika bahwa pihak yang kurang kemampuannya, yang tidak dapat menghimpun solidaritas di arena politik, akan tersingkir dari gelanggang politik. Sedangkan pihak yang lebih kuat akan merajai/menguasai arena politik.

3. Era Demokrasi Pancasila (Tahun 1966-1998) 

Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde Baru sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih menonjol adalah gaya intelektual yang pragmatik dalam penyaluran tuntutan. Sementara itu, proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer yang terbatas sebagaimanaa terjadi dalam tipologi masyarakat birokrasi. 

Budaya politik yang berkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik subjek. Dimana semua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisa tunduk di bawah pemerintahan otoriterianisme Soeharto. Kalaupun ada proses pengambilan keputusan hanya sebagai formalitas karena yang keputusan kebijakan publik yang hanya diformulasikan dalam lingkaran elit birokrasi dan militer.

4. Era Reformasi (Tahun 1998-Sekarang) 

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. 

Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Menurut Karl D. Jackson dalam Budi Winarno (2008), budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia.

Budaya politik di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sifnifikan. Demokrasi yang berkembang di Indonesia sedikit banyaknya memberikan inspirasi bagi perkembangan politik di wilayah Asia Tenggara mapun regional.


Sumber : dari berbagai sumber

Artikel Terkait Pendidikan Politik Indonesia

0 komentar:

Poskan Komentar