BIAYA POLITIK - Penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian perlu diwaspadai menjelang momentum pemilihan umum (Pemilu) yang membutuhkan biaya politik tinggi. Adanya peningkatan dana bansos di beberapa kementerian tersebut perlu diteliti jika memang tidak wajar maka perlu untuk dipangkas sebagaimana mestinya. Apalagi dana bansos di beberapa kementerian seperti kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kementerian Agama mengalami peningkatan dana bansos 102,8%, dari Rp5,56 triliun menjadi Rp11,28 triliuN. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat 826%, yaitu dari Rp7,6 miliar menjadi Rp70,4 miliar. Politik uang yang menuntut biaya politik yang tinggi patut diwaspadai sehingga upaya-upaya pihak terkait dalam memanfaatkan uang negara untuk kepentingan golongan bisa dicegah.
Belum adanya perubahan sistem politik dan sistem pendanaan partai politik menyebabkan bengkaknya biaya politik. Pramono Wakil Ketua DPR, memprediksi biaya pemilu akan lebih besar bagi perseorangan caleg, lantaran sistemnya tetap proporsional dan terbuka
BIAYA POLITIK, UNTUK APA?
Biaya politik menjadi penyebab korupsi, karena kompetisi politik yang tidak fair dan jujur. Biaya kampanye politik yang tinggi harus dibiayai dimana proses pencitraan melalui media massa dan media elektronik berusaha untuk menunjukkan bahwa calon pemimpin yang diusung hebat dan pantas untuk meraih kemenangan politik. Padahal mereka sengaja dibuat hebat dan bukan betul-betul hebat. Biaya media massa dan elektronik ini memerlukan biaya yang besar.
Masyarakat pada dasarnya ingin mengetahui kompetensi dan kinerja dan prestasi yang sudah diperbuat oleh calon pemimpin. Kompetisi inilah yang terjadi. Namun apa yang terjadi justru kompetisi seperti ini yang tidak ada. Kompetisi menjadi tidak sehat karena partai politik terlalu banyak dan permainan sangat rumit. Pada pemilu 2014 ini hanya 10 partai yang lolos verifikasi KPU.
Biaya politik yang dimaksud diperlukan antara lain untuk
1. Operasional partai politik,
2. Mengusung para calon legislatif melalui kampanye pemilu yaitu mempromosikan diri melalui media massa dan medie elektronik
3. Penyiapan saksi di bilik-bilik suara atau TPS
4. Saksi-saksi untuk mengawasi suara dari mulai tingkat kecamatan maupun hingga tingkat pusat.
5. Biaya administrasi lainnya
Dalam politik uang maka bisa terjadi proses jual beli suara yang merupakan cara buruk untuk meraih kemenangan dalam proses demokrasi tersebut.
BAGAIMANA MENEKAN BIAYA POLITIK YANG TINGGI
Harusnya biaya politik tidak akan tinggi bila kondisi politik publik mendukung. Prestasi kemilau calon pemimpin pasti diketahui oleh masyarakat. Dengan bantuan media massa yang ada saat ini, penyebaran informasi cukup efisien. Namun bila hanya mengandalkan pencitraan, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu peranan parpol sangat besar dalam memperbaiki persepsi publik yang berimbas kepada biaya politik.
Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik, antara lain :
1. Memperbaiki citra positif partai politik
Bila ingin memperbaiki partai politik supaya partai politik menjadi bersih dan efektif dalam pekerjaan, setidaknya ada 3 hal yang harus dikerjakan, yaitu :
a. Kaderisasi Pemimpin
b. Persyaratan kompetensi yang jelas sebagai anggota DPR
c. Sumber Dana Parpol Jelas
Bila parpol berani transparan dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik maka kredibilitas parpol akan meningkat dimata publik.
2. Kerjasama Partai Politik dengan Organisasi Massa (Ormas)
Parpol dapat bekerjasama dengan ormas tertentu dalam pengawalan proses demokrasi tersebut.
3. Memilih kader yang betul-betul kompeten
Kader yang kompeten lahir melalui proses panjang, bukan proses satu malam yang bisa disulap menjadi politisi yang mampu untuk bekerja dengan baik. kader yang sudah dikenal oleh masyarakat memerlukan biaya yang relatif kecil ketimbang yang harus diusung dengan pencitraan. Oleh karenanya membangun kader yang kompeten harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan.
4. Peran pemerintah dalam memberikan fasilitas komunikasi
Harus ada upaya untuk menyediakan sarana komunikasi publik yang murah untuk proses demokrasi ini dengan pengaturan tertentu sehingga mencegah parpol mengeluarkan biaya tinggi untuk komunikasi publik yang pada akhirnya memunculkan niat untuk korupsi.
5. Anggaran pemilu yang efisien
Adanya pilkada diberbagai daerah sangat menelan biaya politik yang tidak sedikit. Oleh karena itu sistem pilkada perlu untuk direview sehingga dapat menekan biaya yang tidak perlu. Pilkada ini terjadi berulang-ulang mulai dari level Kota, Provinsi dan Pusat.
Demikian sedikit uraian mengenai biaya politik Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat buat para sahabat obrolan politik Indonesia.
0 comments:
Post a Comment