HUJAN KRITIKAN 'MEMANASI' BALAI KOTA JAKARTA - Jakarta akhir-akhir ini diguyur hujan dan air terlihat menggenang dimana-mana. Balai kota pun tak ketinggalan mendapatkan hujan yang deras, namun tidak hanya air hujan yang menerpa, tapi juga hujan kritik dan tekanan.
Setidaknya itu yang terlihat dalam beberapa hari belakangan ini, diperkirakan berita-berita miring yang terus bermunculan ada korelasi dengan konstelasi politik yang terus meningkat menuju perhelatan akbar di tahun 2014 yaitu pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Dari sejak awal Jokowi-Ahok memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di DKI, publik sudah diberikan tontonan politik yang alot dimana pemprov DKI terlihat mempunyai hubungan yang amat mesra dengan DPRD. Beberapa nama beken muncul dan masyarakat menjadi melek terhadap nama-nama para pejabat pemprov maupun para pejabat DPRD yang selama ini masyarakat masa bodoh. Tarik ulur pengesahan anggaran, penerapan KJP dan KJS, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan pemprov DKI yang terlihat salah dimata anggota Dewan.
Namun dengan semakin tingginya elektabilitas Jokowi sebagai capres, meskipun beliau sudah berulang kali menyatakan keengganannya untuk menduduki kursi tersebut, terlihat bila tekanan terhadap kubu Jokowi-Ahok semakin kencang. Sehingga wajarlah bila publik menilai apabila tekanan-tekanan yang muncul dipermukaan hanyalah pesanan-pesanan dari pihakk-pihak yang merasa dirugikan atau terancam dengan kehadiran Jokowi.
Hal ini memang wajar mengingat ada wacana yang mengemuka di obrolan para pengamat di acara TVRI beberapa waktu lalu dimana dalam acara tersebut para pengamat dan pekerja seni menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk menduduki kursi kepresidenan. Salah satu tema yang diangkat dalam obrolan tersebut adalah kemungkinan bila Jokowi yang meskipun berulang kali menolak untuk di usung menjadi presiden, akan mendapatkan dorongan secara terbuka oleh semua rakyat Indonesia untuk menduduki kursi panas tersebut!. Dikatakan dalam obrolan tersebut bila kinerja Jokowi tetap seperti ini, besar kemungkinan malah kekuatan rakyat atau People Power yang akan memaksa Jokowi menjadi Presiden. Mungkinkah itu? Wallohu a'lam.
People power adalah padanan kata yang tenar setelah terjadi revolusi di Filipina dimana Corazon Aquino berhasil menggguling diktator Marcos berkat dukungan jutaan rakyat yang turun ke jalan. Ungkapan ini yang ternyata muncul di publik. Apakah mereka akan melakukan hal yang sama seperti di Filipina seperti perkiraan para pengamat di TVRI? Masyarakat banyak mendukung sudah jelas, namun bila masyarakat turun ke jalan belum tentu juga.
Kenapa demikian? lagi-lagi masalah kinerja yang saat ini mendapatkan sorotan dari publik. Baru-baru ini beberapa pengamat tiba-tiba muncul dan vokal memberikan kritikannya terhadap kebijakan-kebijakan pemprov. Katakanlah Faisal Basri Batubara, seorang pengamat yang sebelumnya adalah saingan dari Jokowi-Ahok dalam pilgub kemarin. Hal yang dia sorot adalah pemanfaatan dana CSR yang menurutnya fatal dan salah kaprah oleh pemprov DKI. Malah dia menyatakan bila Jokowi-Ahok bisa di tuntut di Mahkamah Agung. Menurutnya, dengan penggunaan CSR seperti sekarang, bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Beliaupun menambahkan supaya daftar pemberi CSR dan pemanfaatannya supaya dibuka secara online sebagai wujud transparasi. "Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," demikian katanya sesuai apa yang dilansir di Kompas.
Munculnya kritikan di atas ternyata direspond terbalik oleh publik pembaca. Mereka serta merta menyatakan bila dana CSR sekarang lebih jelas terlihat gunanya untuk apa dibanding masa-masa pemerintahan Gubernur yang lalu yang tidak jelas untuk apa. Sebut saja bangku-bangku sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman, isi perabot rumah tangga di beberapa rusun, dan sebentar lagi pembenahan-pembenahan taman, itu semua adalah hasil yang digembar-gembor merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR.
Belum usai issue ini, publik kembali disuguhkan kritik tentang berita bila dana blusukan dari Jokowi-Ahok sekitar 26.6 Milyar, yang ternyata nilainya lebih tinggi dibanding dana blusukan Foke yang berjumlah total Rp. 17.6 Milyar per tahunnya. Lembaga yang melakukan kritik kali ini adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA). Lagi-lagi Ahok membantah hal ini dan menantang untuk buka-bukaan secara terbuka mana dana yang dimarkup dan detail dana yang digunakan dalam blusukan. Basuki mengkomentari dengan pedas bila FITRA hanya ketakutan karena pamor Jokowi melesat sebagai capres.
"Fitra enggak usah takutlah. Pak Jokowi tidak pengin jadi presiden, kok. Takut banget gitu, loh," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Dua isu di atas masih hangat, namun kembali kebijakan Jokowi mendapatkan kritik ketika ketegasannya untuk menertibkan PKL terutama PKL Pasar Minggu kembali menuai badai. Kali ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL. Diberitakan sebelumnya Jokowi telah menemui preman-preman Pasar Minggu untuk mencari solusi penertiban PKL di Pasar Minggu. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan APKLI bergerak. Memang dalam pernyataannya APKLI tidak serta merta menyalahkan Jokowi, mereka juga menyatakan bila DPRD ada andil salah sehingga membuat masalah PKL ini terkatung-katung dari jaman ke jaman. Namun seperti kita ketahui bersama, DPRD tentunya akan senang hati dan haus dengan aduan seperti ini, mereka bisa menggunakannya sebagai amunisi baru untuk menekan Jokowi-Ahok setelah sebelumnya mereka telah berhasil membuat pansus Monorel dan pansus MRT, pansus-pansus yang kembali dikecam dengan pedas oleh Ahok sebagai lahan mencari duit saja.
Hujan rintik melanda ibu kota dimana-mana, namun hujan di balaikota terlihat lebih seru dibanding hujan biasa. Namun pernyataan Ahok bahwa, "kami tidak perduli mau dipilih lagi atau tidak", yang penting bekerja untuk rakyat - tentunya akan semakin menambah hujan yang ada.(nm)
Sumber: dari berbagai sumber
Artikel Terkait Berita Politik Indonesia
,Obrolan Politik
0 comments:
Post a Comment