SUBSIDI BBM TERHADAP POLITIK INDONESIA - Subsidi BBM menjadi topik hangat akhir-akhir ini menghiasi hampir seluruh media. Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan mengenai pengendalian subsidi BBM. Apabila itu bisa dilakukan maka diharapkan dapat menghemat triliunan rupiah. Kenaikan harga BBM selalu menjadi simalakama bagi siapapun pemimpin negeri ini. Mereka yang menaikkan harga BBM seolah-olah harus siap menjadi tidak populer dan dikecam masyarakat. Subsidi BBM dirasa tidak tepat sasaran karena harus memberi kepada orang kaya.
Beberapa fakta yang sering ditemui di lapangan adalah antrean panjang kendaraan di SPBU terutama kendaraan berbahan bakar solar. Tertangkapnya kapal pembawa solar tanpa dilengkapi bukti dokumen yang sah di perairan perbatasan dengan Singapura atau Malaysia. Penimbunan BBM oleh oknum dengan modus mengisi ke kendaraannya yang sudah dimodifikasi sehingga dapat menampung BBM hingga ratusan liter. Maraknya Pertamini didepan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Apa itu pertamini, yaitu para pedagang BBM yang menjual BBM dibotol-botol air mineral. Mereka jeli melihat peluang bisnis melayani para pengendara sepeda motor yang antre hendak mengisi BBM. Daripada antre lama, ada saja pengendara yang memilih pertamini danpada Pertamina. Ini beberapa fakta yang biasa ditemui dilapangan.
Harga BBM Bersubsidi saat ini Rp. 4.500,- namun sering dijumpai terjadinya antrean panjang kendaraaan di SPBU karena kelangkaan pasokan BBM. Kenaikan harga BBM untuk menekan pemborosan anggaran subsidi bbm terus menjadi polemik. Aksi demo sempat mewarnai rencana kenaikan tersebut pada tahun 2012 di ibukota dan sejumlah tempat. Kenaikan BBM ini simalakama politik bagi pemerintah. Pemerintah harus siap menjadi tidak populer dimata masyarakat karena menaikkan harga BBM yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Infrastruktur transportasi yang masih buruk menyebabkan tingginya biaya transportasi baik darat terutama laut. Antrean kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan menyebabkan inefisiensi transportasi muatan kapal laut.
Menurut Jero Wacik, Menteri BUMN, kenaikan harga Rp. 2.000,- dapat mengurangi subsidi BBM hingga Rp 21 Triliun. Apabila dana ini disalurkan untuk membangun sektor infrastruktur tentu lebih bermanfaat daripada harus dibakar. Namun harus diantisipasi juga bahwa pemberian subsidi BBM tersebut telah memberi pengingkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya membantu menggerakkan ekonomi nasional. Penurunan daya beli masyarakat karena dampak kenaikan BBM harus diantisipasi dengan tepat. Misalnya, bagaimana pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok yang dampaknya akan dirasakan ditiap-tiap daerah. Hal ini akan memperngaruhi tingkat kebutuhan hidup layak yang langsung mempengaruhi Upah Minimimum Regional atau Upah Minimum Kota dan sebagainya.
Jika hal tersebut dapat dikendalikan, biaya transportasi kebutuhan pokok lebih murah, kebijakan harga pedagang terkendali dimana pedagang tidak ambil kesempatan mengeruk keuntungan untuk mencari peluang menaikkan harga saat isu kenaikan bbm atau kenaikan gaji PNS, tentu akan beda soal.
Pengaruh kenaikan bbm atau penurunan subsidi bbm sangat besar dampaknya bagi anggaran belanja negara namun penggunaannya harus betul-betul tepat sasaran dalam artian, digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan lain-lain. Dimana dalam implemntasinya, masyarakat mengharapkan, pemerintah dapat menjamin tidak sampai mengecewakan masyarakat dengan terjadinya penyunatan dana dan terjadinya tindak korupsi dan penyelewengan anggaran belanja negara.
Pemerintah tidak perlu takut untuk tidak populer karena menaikkan harga BBM saat ini bukan lagi zaman politik pencitraan. Sebaliknya ini adalah zamannya politik aksi nyata. Pengendalian harga pangan harus dapat dikendalikan oleh yang berwenang sehingga tidak mengecewakan masyarakat. Subsidi BBM memang besar pengaruhnya terhadap hampir seluruh elemen perekonomian nasional yang pada akhirnya mempengaruhi gerakan politik di tanah air. Demikian ulasan OPI Obrolan Politik Indonesia tentang pengaruh subsidi bbm terhadap politik Indonesia. Semoga bermanfaat buat seluruh sahabat OPI Obrolan Politik Indonesia.
0 comments:
Post a Comment